Beranda blog

Masih Mau Terima Suap Politik? Ancaman Pidana Menanti

0
penjara

SatuNusaNews – Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019, para timses mulai bergentayangan mencari mangsa. Mereka mengiming-imingi sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih caleg tertentu. Tak main-main, pemberi dan penerima suap bisa ancaman pidana penjara hingga 6 tahun lamanya.

Keterbatasan personil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang mengawasi jalannya pemilu di tanah air menjadi sebab utama maraknya politik uang.

Keterbatasan tersebut menjadi celah bagi para timses caleg melakukan gerilya serangan fajar ke rumah-rumah calon pemilih. Mereka memberikan uang sambil menyampaikan pesan memilih calon tertentu.

Bagi kebanyakan orang, menerima suap politik dianggap tidak masalah. Padahal Undang-Undang memberi ancaman serius bagi pemberi dan penerima suap politik. Tidak tanggung-tanggung, penjara hingga 6 tahun atau denda sebesar Rp 1 milyar.


Yang Memberi dan Menerima Sama-sama Bisa Dipenjara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘suap politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Masyarakat Harus Laporkan

Sikap masyarakat yang tetap mau menerima suap politik adalah sikap yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Adalah salah bilang berkata “terima uangnya, jangan pilih calonnya”.

Bagi masyarakat, bila menemukan suap politik adalah melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang. Imbauan yang benar adalah: “laporkan bila ada yang membagikan.”

Dengan demikian, calon anggota legislatif yang akan bertarung di Pemilu 2019 besok akan mendapat hukuman pidana. Hal ini diharapkan menjadi efek jera agar tak lagi melakukan perbuatan licik memenangkan konstestasi politik.#





Anak Penyu Dilepasliarkan di Perairan Abdya

tukik anak penyu

SatuAcehNews – Sebanyak 250 anak penyu lekang (Lepidochelys Olivacea) atau yang juga dikenal dengan sebutan tukik dilepasliarkan di perairan Aceh Barat Daya. Pelepasan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya di Pantai Kuala Surin.

Tukik yang dilepaskan merupakan hasil penangkaran DKP. Pelepasliaran tukik tersebut dilaksanakan pada Ahad (14/04/20109) di bibir pantai Kuala Surin, Kecamatan Kuala Batee.

Penangkaran penyu lekang tersebut dibiayai oleh seorang pengusaha Jakarta yang berasal dari Abdya. Kepala DKP Abdya Asnir Agus menjelaskan hal tersebut seperti dikutip Antara seusai prosesi pelepasan.

“Donatur ini aslinya orang Kabupaten Abdya sudah menjadi pengusaha sukses di Jakarta,” terang Asnir Agus.

Hadir Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli, pengusaha penyumbang dana dari Jakarta Yusmadi, Kabid Budidaya DKP, Heriadi dan Kepala Balai Banih Ikan (BBI) Krueng Batee, Joko Supeno.

Agus berkata, anak tukik lekang yang telah dilepasliarkan ke habitatnya tersebut sebagai bentuk upaya melestarikan populasi yang kini keberadaanya sudah semakin langka.

“Kami terus melakukan sosialisasi penyelamatan penyu ke lapisan masyarakat pesisir, supaya spesies yang dilindungi undang-undang ini tetap hidup sepanjang masa,” ujar Agus.

Ia juga mengaku, telur penyu lekang tersebut diambil di kawasan pantai Kabupaten Abdya oleh warga daerah itu kemudian diserahkan ke tenaga ahli untuk ditetaskan.

“Penetasan telur penyu dilakukan secara tradisonal di tempat khusus oleh tenaga ahli yang didatangkan, kemudian diberikan bimbing teknis oleh WWF,” tuturnya.

Ia berkata, proses penetasan telur penyu lekang tersebut awalnya sebanyak 452 butir, namun, yang menetas hanya 257 ekor, dan tujuh ekor lagi mati saat penangkaran.

“Setelah 32 hari netas dilakukan budidaya. Setelah berumur 45 hari dilepas kembali ke habitatnya, karena cangkangnya sudah keras, atau sudah aman dari pemangsa,” katanya. #

Fatwa MPU Aceh: Haram Terima Uang dari Caleg untuk Jual Beli Suara

0
Fatwa MPU haram jual beli suara

SatuAcehNews – Menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, caleg dan timsesnya disinyalir semakin aktif bergerak. Fatwa MUI terang menyebut praktik curang jual beli suara hukumnya haram. Walau begitu, mereka melakukan serangan fajar di hari-hari tenang dengan cara memberikan uang agar masyarakat memilih mereka.

Banyak masyarakat yang keliru menyikapi uang suap yang dibagi caleg. Masyarakat beranggapan uang tersebut boleh diterima, tapi tidak wajib memilihnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali bahwa MPU telah mengeluarkan fatwa haram mengenai hukum politik uang. Fatwa tersebut telah pula disosialisasikan secara massif.

“Sudah ada Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 dan Tausiah MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2016,” kata Tgk Faisal Ali.

Fatwa MPU Aceh dikeluarkan menjelang Pemilu Legislatif tahun 2014. Sedangkan Tausiah MPU Aceh diterbitkan pada Pilkada tahun 2017. Namun, kedua aturan itu juga berlaku untuk Pileg dan Pilpres 2019.

“Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram,” bunyi salah satu Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014.



Sementara itu, salah satu bunyi Tausiah MPU Aceh dengan jelas disebutkan, “Mengharapkan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam.”

“Apa pun alasannya, money politics atau jual beli suara tetap tidak boleh. Jadikan pemilu itu sarana ibadah,” ujar Faisal Ali seperti dikutip Tribun.

Terkait masih maraknya politik uang, menurut Tgk Faisal, salah satu sebabnya adalah karena masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji calon anggota legislatif baik di tingkat DPRK, DPRA, maupun DPR RI. Banyak anggota legislatif dari semua tingkatan ingkar janji setelah meraih kursi di parlemen. Padahal, posisi mereka sebagai wakil rakyat.

“Kebanyakan anggota DPRK/DPRA terpilih (selama ini) kurang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalaupun ada aspirasi masih banyak (anggota dewan) yang belum ikhlas dengan penempatan dana tersebut sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji. Maka terjadilah tuntutan-tuntutan materi dari masyarakat karena nanti mereka dilupakan,” lanjutnya.


Kriteria Calon Wakil Rakyat

Fatwa haram memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria dan melakukan money politic untuk kemenangan kandidat. Tgk Faisal menjelaskan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani, dan rohani serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat.

Menurutnya, apabila calon pemimpin tidak memenuhi kriteria tersebut maka pilih yang memiliki setengah dari kriteria itu. Apabila calon pemimpin tidak memiliki kriteria tersebut, maka tidak berhak untuk duduk di jabatan tersebut karena ini merupakan daerah Islam. Demikian halnya dengan money politic karena sama dengan melakukan sogokan untuk kemenangan kandidat tertentu. #





Exit Poll: PKS dan Capres Prabowo-Sandi Unggul di Arab Saudi

0

SatuAcehNews – Hasil exit poll pemungutan suara di Arab Saudi telah dirilis. PKS menjadi partai yang unggul berkisar 43%untuk pemilu legislatif. Pasangan capres Prabowo-Sandi menang berkisar 60% untuk pilpres tahun ini.

Proses pemungutan suara di Arab Saudi telah dilaksanakan Jumat (12/04) waktu Arab Saudi.

Tim Relawan Pemantau Pemilu (TRPP) Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) Arab Saudi, bekerjasama dengan media online Manhajuna, pada Jum’at (12/04/2019) telah melakukan Exit Poll Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif di beberapa TPS/KSK yang ada di beberapa wilayah Arab Saudi.

Hasilnya, pasangan Prabowo-Sandi dinyatakan unggul untuk sementara dengan raihan suara di atas 60%. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara sekitar 30%.

Untuk partai politik, PKS unggul dengan perolehan suara 43%. Disusul Gerindra sebesar 15%, PDIP sebesar 15% dan PKB sebesar 10%.

Exit poll ini melibatkan sedikitnya 500 responden yang tersebar di 4 TPS dan KSK yang ada di wilayah Jeddah, Makkah dan Madinah. Berikut keterangan lengkapnya:



AdalahPay'
1. Partisipasi pemilih tahun 2019 ini sangat tinggi karena didongkrak oleh Pemilihan Presiden (Pilpres).

2. Angka partisipasi pemilih yg terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tergolong rendah, rata-rata hanya 25-30%. DPT tidak berhasil merepresentasikan mobilitas pemilih secara akurat.

3. Angka partisipasi dari pemilih tambahan atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) sangat besar, berkisar antara 150-200% dari angka partisipasi DPT, dibuktikan dengan antrian yang panjang di lokasi pemungutan suara.

4. Pasangan Capres/Cawapres Prabowo Sandi unggul secara signifikan di atas 60% di wilayah Mekah, Madinah, dan Jeddah.

5. Pemilih sudah menetapkan pilihan pasangan Capres/Cawapres, namun minim informasi terkait Pemilu Legislatif (Pileg). Pemilih mengenal partai, namun sedikit sekali yang mengenal Calon Anggota Legislatif (Caleg).

6. Suara partai kemungkinan besar terdongkrak oleh testimoni serta popularitas pasangan Capres/Cawapres.

7. Partai lama masih mendominasi perolahan suara, ada 6 partai yang mendapat mayoritas suara pemilih di Arab Saudi yaitu: PKS, Gerindra, PDIP, PKB, PAN dan Demokrat.

8. Partai pengusung pasangan capres Prabowo-Sandi mengungguli peroleh suara di Mekkah, Jeddah dan Madinah; PKS (43%), Gerindra (15%), PDIP (15%), PKB (10%).

9. Pemilih di lingkungan akademisi seperti di King Abdullah University for Science and Technology (KAUST), King Abdul Aziz University (KAU) dan Universitas Islam Madinah; lebih memilih pasangan 02 (90%) dibanding 01 (10%).

10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul di wilayah Mekah, Madinah dan Jeddah, karena program-program kampanye yang dinilai paling menonjol, serta diuntungkan dengan persepsi sebagai satu-satunya Partai Islam yang konsisten memperjuangkan kepentingan umat dan masyarakat di ranah politik.





 

Hindari Pemadaman, PLTU Lakukan Perawatan Sebelum Ramadhan

PLTU Nagan Raya

SatuAcehNews – PLN berkomitmen untuk tidak melakukan pemadaman di bulan suci Ramadhan tahun ini. Karenanya, Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya, memastikan tak ada pemeliharaan mesin pembangkit pada saat berlangsungnya ibadah puasa pada tahun ini.

Pemadaman listrik di bulan Ramadhan memang menjadi kondisi yang tidak mengenakkan bagi masyarakat. Warga kesulitan ketika mati lampu di malam hari seperti berbuka puasa, shalat tarawih, hingga makan sahur.

Mengantisipasi hal tersebut, Manajer Unit Pembangkit Nagan Raya (UPKNGR) Harmanto telah menjadwalkan pemeliharaan jauh-jauh hari sebelum masuknya Bulan Ramadhan.

“Kebetulan pemeliharaan mesin pembangkit listrik di PLTU Nagan Raya sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Insya Allah di bulan suci Ramadhan tahun ini sudah aman. Tidak ada jadwal pemeliharaan,” kata Manager UPK Nagan Raya, Harmanto seperti dikutip Antara, Rabu (10/4).

Hal ini guna menghindari adanya pemadaman listrik ketika berlangsungnya ibadah puasa bagi sebagian besar masyarakat di Aceh.

Dengan sudah dilakukan pemeliharaan pembangkit listrik tersebut, pihaknya berharap suplai listrik saat ini hingga bulan suci Ramadhan nantinya dipastikan lancar dan tidak terkendala apa pun, khususnya dalam hal teknis.

Kebutuhan Daya Listrik

Saat ini pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar jenis batu bara tersebut juga sudah mengoperasikan dua unit pembangkit listrik dengan kapasitas 2×110 Megawatt. Listrik yang dihasilkan PLTU ini mampu mencukupi kebutuhan listrik di sebagian besar wilayah Aceh.

Saat ini, lanjut Harmanto, total kebutuhan listrik di Aceh mencapai 430 megawatt. Sedangkan daya listrik yang tersedia atau mampu yang bersumber dari PLTU Nagan Raya dipenuhi sebesar 330 megawatt (MW). Selain PLTU Nagan Raya, juga terdapat sejumlah pembangkit listrik yang ada di sejumlah wilayah di Aceh.

Harmanto juga menjelaskan penyebab utama gangguan listrik selama ini. Bila terjadi gangguan suplai arus listrik dari Sumatera Utara ke Aceh menjadi penyebab utama padamnya listrik seperti yang kerap terjadi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pantai timur utara Aceh.

Namun, apabila nantinya Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun dengan kapasitas 254 Megawatt, maka dipastikan suplai arus listrik di Aceh akan terpenuhi.

T. Muhammad Iqbal Bertekad Angkat Nasib Tenaga Kesehatan di DPRK Aceh Barat

SatuAcehNews – T. Muhammad Iqbal, Amd.Kep, S.ST atau yang akrab disapa Ampon Muh menyatakan siap menerima amanah sebagai wakil rakyat di DPRK Aceh Barat. Caleg PKS daerah pemilihan Johan Pahlawan ini bertekad memperjuangkan nasib tenaga kesehatan bila terpilih kelak.

T Muhammad Iqbal PKS

“Jika Allah berkehendak nanti terpilih sebagai Anggota Legislatif DPRK Aceh Barat, saya akan memperjuangkan nasib perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainya. Saya juga akan lebih memperhatikan masyarakat kalangan menengah kebawah dalam kategori masyarakat tidak mampu,” ucap T. Muhammad Iqbal dalam sebuah kesempatan.



Caleg PKS nomor urut 4 dapil Johan Pahlawan ini juga menyampaikan tentang banyaknya keluhan dari tenaga keperawatan dan kebidanan. Hal yang paling tidak mengenakkan tentang nasib tenaga kesehatan antara lain adalah gaji tidak sesuai dengan harapan dan jauh dari kelayakkan. “Gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka emban selama ini. Padahal kerja perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lainya berat dan penuh beresiko,” sebut Iqbal.

Tidak hati-hati dalam bekerja mereka bisa tertular penyakit pasien kepada petugas medis, dan jika terjadi kesalahan bisa berakibat fatal bagi pasien dan ini menjadi beban sangat berat bagi mereka dalam bekarja dan bisa berujung dengan tuntutan Hukum.

Beginilah beratnya pekerjaan yang di emban oleh petugas medis di rumah sakit agar masyarakat tau dan ini berat mereka rasakan,karna profesi mereka berhubungan dengan nyawa manusia bukan dengan benda mati.



“Kedepan, ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk memperjuangkan nasib mereka nanti di DPRK Aceh Barat. Agar lelah dan beratnya pekerjaan yang mereka kerjakan bisa terobati dengan Imbalan gaji yang sesuai dan layak untuk mereka dapatkan,” lanjutnya.

Muhammad Iqbal pernah menjadi bahan pembicaraan khususnya di Aceh Barat. T. Muhammad Iqbal lebih memilih tetap melanjutkan perjuangannya sebagai caleg. Padahal pada waktu itu beliau telah dinyatakan lulus sebagai calon PNS.

Sebagai penutup, T. Muhammad Iqbal, Amd.Kep, S.ST mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan memilih kami sebagai calon Anggota Legislatif di Kabupaten Aceh Barat.#





Tolak Tambang, Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Berakhir Ricuh

unjuk-rasa

SatuAcehNews –   Aktifis mahasiswa dan lingkungan hidup yang berunjung rasa di depan kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh dan bentrok dengan aparat kepolisian. Massa pengunjuk melampiaskan kekecewaannya dengan melempari kaca dan merusak pot-pot bunga yang berada di halaman.

Seribuan aktifis mahasiswa melempari kaca dan merusak pot-pot bunga di halaman depan kantor Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh, Selasa, sekitar pukul 15.30 WIB.

Massa pengunjuk rasa sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa damai. Mereka menuntut penghentian operasional tambang PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya karena dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam kepemilikan lahan rakyat setempat.

Aksi unjuk rasa yang sebelumnya berlangsung damai itu sejak pagi hari, namun tiba-tiba ricuh dan para demonstran melempari kaca jendela bagian depan kantor gubernur di Jalan T Nyak Arief Kota Banda Aceh.

Aparat kepolisian terpaksa menggerahkan armada water kanon serta tembakan gas air mata. Massa berhasil dibubarkan keluar dari perkarangan kantor gubernur Aceh.



Penolakan Panjang

Penolakan pengoperasian perusahaan tambang yang akan merusak bumi Nagan Raya ini sudah sejak lama terjadi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh adalah pihak paling keras menolak kehadiran PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Sebelumnya pengumuman rencana pemasangan Tanda Batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah, telah diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengumuman tersebut dikeluarkan di Nagan Raya dan Aceh Tengah pada 9 Juli 2018, namun pengumuman tersebut baru diumumkan di media massa pada 05 September 2018 di salah satu media cetak lokal di Aceh.

PT. EMM telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017, untuk komoditas emas, dengan luas areal 10.000 hektar (Ha). Lokasi izin berada di APL sekitar 2.779 Ha, HL 4.709 Ha, dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sekitar 2.478 Ha (APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha).

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan pihaknya telah melakukan akses informasi terkait dokumen perizinan dan dokumen lingkungan hidup PT. EMM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, dan Dinas ESDM Aceh.

Permohonan informasi yang sama juga ditujukan kepada Kementrian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Semua permohonan informasi tersebut belum mendapatkan respon secara tertulis, namun DPMPTSP Aceh secara lisan telah melakukan konfirmasi bahwa dokumen perizinan dan dokumen lingkungan hidup PT EMM tidak tersedia di DPMPTSP, karena perusahaan tersebut merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) semua proses perizinan berada di pemerintah pusat. #






Terbukti Korupsi, Irwandi Divonis 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Irwandi Yusuf

SatuAcehNews – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Vonis ditambah denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK vonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sidang pembacaan vonis hukuman untuk Irwandi dipimpin oleh ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan ketiga. Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp300 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri.

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp8,71 miliar.

Pencabutan Hak Politik

Selain hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga memberi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.

“Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,” tambah hakim Saifuddin.

Vonis ini berarti hakim menilai bahwa Irwandi hanya terbukti untuk dakwaan pertama dan kedua tapi tidak terbukti dalam dakwaan ketiga.

Dakwaan Suap DOKA 2018 Terbukti

Dakwaan pertama Irwandi terbukti bersama salah satu tim sukses Irwandi dalam Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012, Teuku Saiful Bahri dan asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pemberian itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran” secara bertahap melalui Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman)” sebesar Rp50 juta.

Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp36 juta dan Rp50,225 juta disimpan Teuku Saiful Bahri.

Terima Gratifikasi Hampir 9 Milyar

Dalam dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.

Namun hakim tidak setuju bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp32,454 miliar.

“Menimbang terhadap gratifikasi dari Nindya Sejati Joint Operation dari proyek dermaga bongkar dari Dana Biaya Konstruksi dan Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN sebesar Rp32,454 miliar sebagaimana dalam dakwaan ketiga,” tambah hakim.

Alasannya karena Izil Azhar alias Ayah Marine tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU.

“Karena statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) dimana menurut Irwandi, Izil Azhar baru menyerahkan diri ke KPK apabila mendapat izin dari Panglima GAM sehingga belum dapat dipastikan dari jumlah penerimaan dari Izil Azhar,” tambah hakim Titik Sansiwi.

Sedangkan terhadap Hendri Yuzal divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Teuku Zaiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Atas putusan itu, baik jaksa KPK maupun ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir. #

Imam Besar Habib Rizieq Shihab Ajak Umat Dukung PKS

0
habib rizieq dukung pks

SatuAcehNews – Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, di kediamannya di Kota Suci Mekah, Arab Saudi menyerukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia khususnya keluarga besar Front Pembela Islam (FPI) untuk mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum 2019 nanti.

Pernyataan tersebut disampaikan Habib Rizieq saat rombongan DPP PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri menemui Imam Besar FPI di kediamannya di Kota Suci Mekah, Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Rizieq memberikan amanat kepada PKS untuk terus menjaga Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya juga mengamanatkan kepada Habib Salim dan PKS untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk agama, bangsa, dan negara,” kata Habib Rizieq melalui keterangan tertulis media center PKS, Selasa 9 April 2019.


Harapan Habib Rizieq

Rizieq sangat berharap PKS dapat memenangkan pemilu 2019 ini. Oleh sebab itu, Habib Rizieq menyerukan agar umat islam dapat memilih PKS, demi terwujudnya pemerintahan yang adil makmur dan sejahtera.

“Saya menyerukan kepada pengurus FPI dari Sabang sampai Merauke untuk bekerja sama dengan PKS untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Karena PKS merupakan satu satunya partai Islam yang ada di koalisi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim mengamini apa yang disampaikan oleh Penasehat Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama ini. Habib Salim berharap agar penyelenggaraan pemilu 2019 ini dapat berlangsung damai.

“Mudah-mudahan dalam pilpres ini tidak terjadi sesuatu apa pun pada bangsa dan negara. Kita mampu mewujudkan bangsa yang adil makmur dan sejahtera,” ujar Habib Salim.


Video Dukungan

Awal April 2019, viral video dukungan yang disampaikan oleh Habib Rizieq Shihab kepada PKS pada pemilu 2019. Secara gamblang imam besar FPI ini menyebut PKS sebagai partai yang setia dengan umat.

Habib menyebut PKS partai yang baik, jujur, dan berintegritas sehingga layak dipilih. Pernyataan tersebut merespon ucapan tidak menyenangkan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra ketua umum PBB yang beralih menjadi pendukung capres petahana.

Atas perubahan sikap Yusril yang membelot ke kubu capres petahana yang dianggap memusuhi umat Islam, imam besar FPI tersebut pernah menyerukan agar keluarga FPI yang menjadi caleg di PBB mengundurkan diri.

Pernyataan tersebut direspon Yusril yang kemudian menyudutkan Habib Rizieq, Prabowo Subianto dan umat Islam menjadikan Habib Rizieq marah. Beliau memerintahkan agar umat Islam membulatkan dukungan kepada partai Islam yang ada dalam koalisi Prabowo – Sandi yaitu Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8. #

Mau Enaknya Aja, Pacar Hamil Tak Mau Dinikahi

pacar hamil tolak menikah

SatuAcehNews – Habis manis sepah dibuang. Itulah ungkapan yang cocok diberikan kepada Ray (22) pemuda Nagan Raya. Sudah menghamili, menolak menikahi sang pacar. Akibatnya, Ray terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian akibat

Ray (22) warga Desa Neubok Yee PP, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Sang pacar berinisial NA yang kini masih berusia sekitar 17 tahun.

Tersangka Ray ditangkap polisi pada Kamis (04/04) lalu. Penangkapan tersebut berdasar atas laporan ayah kandung korban berinisial AY, warga sebuah desa di Kabupaten Nagan Raya pada pertengahan Maret 2019.

“Ray kita tangkap terkait perkara menghamili anak dibawah umur,” kata Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Bobi Putra Ramadan Sebayang SIK seperti dikutip Antara, Jumat.

Keterangan yang diperoleh polisi, tersangka Ray menjalain hubungan asmara dengan pacarnya yang masih berusia dibawah umur pada akhir tahun 2017. Ray membujuk korban supaya mau berhubungan layaknya suami istri dengannya. Ray juga meyakinkan NA bahwa korban tidak akan hamil.

Kemudian tersangka Ray juga berjanji akan bertanggung jawab bila korban hamil.

Korban Hamil

Mereka melakukan hubungan terlarang itu di sebuah bangunan selama beberapa kali. Di lain kesempatan, tindak perzinahan juga di rumah nenek korban. Akibat perzinahan tersebut, NA yang baru berusia 17 tahun itu pun hamil anak di luar nikah.

Selama tujuh bulan lebih, NA menyembunyikan kehamilannya. Namun pada September 2018 aib tersebut terbongkar dengan usia kandungan tujuh bulan.

Tak terima dengan perlakuan Ray, keluarga korban mendatangi keluarga tersangka dan meminta pertanggungjawabannya.  Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka setelah anak yang di kandung korban tersebut lahir.

Setelah anak dari hubungan mereka lahir pada bulan November 2018, kemudian keluarga korban hendak menagih janji dan ingin melangsungkan pernikahan yaitu pada bulan Maret 2019.

Ray Ingkar

Namun, kata AKP Bobi, pada saat keluarga korban mengkonfirmasi kepada keluarga tersangka tentang pernikahan yang telah di sepakati. Ray tidak menepati janjinya tersebut sehingga korban dan keluarganya keberatan.

Atas kejadian tersebut korban bersama dengan keluarganya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya.

“Tersangka Ray masih kita periksa dan diamankan di Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Bobi Putra Ramadan Sebayang.#

Lintas Aceh

Anak Penyu Dilepasliarkan di Perairan Abdya

SatuAcehNews - Sebanyak 250 anak penyu lekang (Lepidochelys Olivacea) atau yang juga dikenal dengan sebutan tukik dilepasliarkan di perairan Aceh Barat Daya. Pelepasan tersebut dilaksanakan...

Nasional dan Internasional

Exit Poll: PKS dan Capres Prabowo-Sandi Unggul di Arab Saudi

SatuAcehNews - Hasil exit poll pemungutan suara di Arab Saudi telah dirilis. PKS menjadi partai yang unggul berkisar 43%untuk pemilu legislatif. Pasangan capres Prabowo-Sandi...

Sosial dan Budaya