fbpx

Dianggap Tidak Serius Jalankan Qanun LKS, Praktisi Hukum: Gubernur Cederai Syariat

285

SatuAcehNews РPraktisi hukum Nourman Hidayat melihat adanya gelagat Gubernur Nova Iriansyah tidak serius menjalanlkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adanya permintaan Nova menyurati DPRA untuk merevisi Qanun LKS dianggap Nourman telah mencederai penerapan syariat Islam di Aceh.

Proses pembuatan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah melalui jalan yang panjang.

“Qanun LKS sudah melalui proses yang panjang. Di mulai dengan naskah akademik, pembahasan di Badan Legislasi DPRA, (pembahasan) komisi terkait, rapat dengar pendapat umum (RDPU), dan pada akhirnya paripurna,” ucap praktisi hukum ini di Kantor Hukum Nourman & Partners Jl. Prof. Ali Hasyimi No.9a, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Pria berkacamata yang telah malang melintang di dunia peradilan Aceh ini menjelaskan bahwa proses yang rumit dan panjang itu telah menjadi sebuah produk hukum yang sah dan mengikat.

“Tak cukup hanya pembahasan di dewan, tapi juga ditandatangani oleh ekskutif. Tak cukup di situ, harus dimasukkan dalam lembaran daerah,” lanjut Nourman.

“Semua proses itu tidak akan berlanjut tanpa proses pembahasan di badan musyawarah untuk disusulkan sebagai program legislasi daerah. Proses ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melalui proses konsultasi dan juga fasilitasi. Proses ini sesuai dengan perundangan-undangan. Konsideran memuat UU Pemerintahan Aceh dan qanun Aceh tentang syiar Islam,” lebih jauh Nourman menjelaskan bagaimana susahnya sebuah qanun ditetapkan.

Nourman menganggap bahwa semua proses panjang ini karena adanya keinginin perbaikan akhlak dalam bidang ekonomi.

“Panjangnya proses ini menandakan bahwa semua pihak menginginkan ada perbaikan akhlak dalam bidang ekonomi. Caranya adalah menghormati keinginan bangsa Aceh yang inginkan bebas riba,” tegas Nourman.

Nourman merasa ada segelintir pihak yang menginginkan perekonomian di Aceh kembali dalam sistem riba. Dan ini berarti merusak kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menginginkan penegakan syariat Islam.

“Jika gubernur sampai mengusulkan perpanjangan pemberlakukan LKS sedemikian rupa hingga 2026, ini menandakan gubernur masuk angin. Ada pihak pihak yang ingin kita kembali makan riba dan saling merusak kehidupan sosial,” ungkapnya kesal.

Tidak sampai disitu, praktisi hukum menganggap apa yang dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta DPRA merevisi Qanun LKS telah melukai rakyat Aceh dan mencederai Syariat Islam yang telah disepakati diterapkan di bumi Serambi Makkah ini.

“Gubernur melukai rakyat Aceh, mencederai syariat,” kecam Nourman dengan gamblang. (AAA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More