fbpx

560 Bendahara Sekolah SMA/K Provinsi Aceh Mundur Massal

3.774

SatuAcehNews – Sebanyak 560 Bendahara Sekolah jenjang SMA/K di Provinsi Aceh mengajukan boikot dan mundur massal di Banda Aceh pada Selasa (24/12/19). Mereka mengeluhkan nasib dan merasa kecewa. Ibarat jatuh ketimpa tangga, tertimpa dinding kembali.

“Kita buktikan nanti kita mundur dari bendahara, wahai kaumku yang terzalimi. Kita-kita ini tidak berarti di mata mereka, kita sebagai anak tiri. PNS non peralihan dapat TC sementara kita hanya dapat insentif senilai Rp 500.000/bulan. Padahal kita sama-sama pegawai Provinsi Aceh” sesal Ramli seorang Bendahara dari Aceh Barat.

“Ketika masih berada di kabupaten/kota, bendahara dan sekolah selalu dapat hak amil dari pemotongan zakat dan infaq. Dari belanja dan rutin di sekolah. Tapi selama ke Provinsi tidak ada apa-apa dari Baitul Mal Aceh” ungkap Nazla, bendahara dari salah satu sekolah unggul di Aceh.

Setelah kecewa dengan tidak ada TC (tunjangan khusus) dan hak amil yang biasa didapatkan dulu di bawah naungan Kabupaten/Kota, maka beberapa bulan terakhir ini jasa dari Bank Aceh untuk posting gaji dan setor kredit karyawan juga sudah tidak dibayar lagi oleh pihak Bank.

“Untuk Aceh Selatan kita sepakat untuk tidak melakukan kegiatan. Bulan ini kita biarkan gaji di rekening dulu biar lapar sekalian,” ancam Ali Darmi, Bendahara dari Aceh Selatan.

Praktis, bendahara SMA/K dibawah provinsi bekerja tanpa penambahan penghasilan sama sekali. Padahal yang dilakukan selama ini untuk mereka yang berada di daerah, pedalaman, dan pulau terpencil.

Risiko perjalanan naik gunung dan mengarungi lautan adalah hal rutin yang harus ditempuh untuk memastikan karyawan dan guru di sekolahnya mendapat hak rutin bulanan. Belum lagi resiko dirampok di jalan. Itu sudah menjadi SOP pengamanan para bendahara ini agar para pegawai provinsi mendapatkan gaji tepat waktu tanpa kurang satu rupiahpun.

Yang menjadi aneh adalah para bendahara sekolah ini mendapat SK (surat keputusan) dua kali dalam setahun. Yakni bulan Januari-Agustus 2019 dan September–Desember 2019. Bertugas sebagai juru bayar dan pembantu pembuat daftar gaji. Pun seharusnya berhak mendapatkan honor sesuai isi SK dimaksud.

“Para pejabat yang hanya meneken atau memaraf dokumen kegiatan saja dapat honornya karena mempunyai SK. Kami yang memang real bekerja selama 12 bulan, kenapa sudah ada SK harus menunggu Pergub. Seharusnya jika Pemerintah peduli dengan bendahara gaji, jauh-jauh hari sudah disiapkan Pergub atau apapun itu. Karena kami bekerja sejak tanggal 2 diawal tahun, ya mungkin para pejabat waktu itu masih liburan akhir tahun dengan para keluarganya,” sesal Mulyadi, Bendahara dari Aceh Jaya.

Walaupun belum bisa dipastikan, namun akan sangat mungkin terjadi nanti diawal tahun bahwa para bendahara ini tidak akan bertugas dan memilih mundur. Sebab jika mengikuti administrasi sesuai pengalaman ini, tanpa Pergub dan SK 2020, para bendahara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengambilan dan penyetoran gaji dan kredit para karyawan di sekolah,” terang Zainal dari perwakilan Bendahara di Banda Aceh.

“Lebih baik pihak dinas langsung posting gaji pegawai ke rekening masing-masing pegawai seperti tc dan insentif. Jadi dengan sendirinya juga nanti pihak Bank Aceh akan langsung menagih ke pegawai yang mempunyai kredit. Sehingga bendahara sekolah seperti namanya fokus pada internal sekolah saja seperti laporan BOS dan Komite yang juga tidak kalah rumitnya karena berbasis IT,” tutup Rindang, Bendahara SMK di Banda Aceh. (RED)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More