fbpx

Galian Tidak Ditimbun, Jalanan Panton Labu Penuh Lubang

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

 

SatuAcehNews – Sepanjang pinggir jalan di Kota Panton Labu kini dipenuhi dengan lubang galian. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat keselamatan pengguna jalan menjadi taruhannya.

Hal ini disebabkan oleh proyek penggalian di sekitaran kota Panton Labu yang tidak bertanggungjawab. Setelah berakhirnya proyek tersebut,lubang galian tersebut ditutup ala kadarnya. Lubang tidak ditutup secara benar dan tidak memenuhi standar operasional prosedur

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fadli selaku ketua BEM FH UNIMAL dan juga putra asli kota Panton Labu tepat di Desa Alue Ie Mirah mengkritik hal tersebut.

Muhammad Fadli kepada SatuAcehNews menyampaikan bahwasanya siapapun perusahaan pelaksana proyek tersebut harus bertanggung jawab.  Selain perusahaan, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab karena memberikan mandat harus segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bek lage lintah,wate kaabeh darah di piep,leuh nyan tinggalkan ajue kiban yg mangat,” ungkap Fadli dengan nada geram.

Pernyataan Fadli tersebut maknanya kurang lebih “Jangan seperti lintah, setelah darah selesai dihisap maka tinggalkanlah begitu saja.”

Ini menunjukkan selama ini kebanyakan perusahaan yang mengerjakan proyek bukan kualitas yang menjadi tujuan utama,tetapi rupiah yang menjadi tujuan utama.

Sehingga apapun fasilitas yang dibangun masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya,karna pengerjaan proyek dilakukan hanya untuk menyelesaikan saja agar rupiah bisa diambil.

Masyarakat nanti setelah itu akan celaka dan sebagainya urusan kebelakang.

“Saya pribadi sebagai putra daerah sangat mengecam hal tersebut. Apalagi sudah ada korban yang terjatuh ke dalam bekas galian tersebut,” lanjut Fadli.

“Saya meminta perusahaan yang bertanggung jawab dan juga pemerintah yang memberikan mandat baik Bupati Aceh Utara atau pun Camat Tanah Jambo Aye harus bertanggung jawab,” pintanya lagi.

Jika memang dalam beberapa hari kedepan tidak ada tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan tersebut Fadli berencana akan melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.

Alasannya menurut Fadli dalam peraturan perundang-undangan RI telah menyebutkan apabila pemerintah abai terhadap jalan yang rusak maka bisa dipidanakan dan juga diminta ganti rugi.

Tepatnya di dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 24 dikatakan pemerintah wajib memperbaiki jalan rusak. Dan pada pasal 273 disitu disebutkan tentang pemidanaan maksimal 5 tahun dan denda maksimal 120 juta rupiah.

Pemerintah bek siboek ngen peng griek Sabe, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hal yang harus menjadi prioritas,” lanjut Fadli.

“Kami menunggu respon dan itikad baik dari perusahaan yang mengadakan proyek tersebut dan Bupati Aceh Utara dan juga Camat Tanah Jambo Aye untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,” tutup Muhammad Fadli.#

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Balasan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More