OPINI – PPTK Dalam Perspektif Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Bagikan

Oleh : Teuku Abdul Hannan*

SatuAcehNews | Masih segar dalam ingatan kita tentang ditetapkannya 5 tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Aceh pada Pers Release Penetapan Tersangka Tipikor Pembangunan Jembatan Gigieng Kabupaten Pidie oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh bapak Muhammad Yusuf, hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2021 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.  Berikut nama–nama yang menjadi tersangka yaitu :

Saling Sapa App
  1. Fajri MT sebagai Pengguna Anggaran (PA)
  2. Johnneri Ferdian, MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  3. Kurniawan, ST, M. Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  4. Saifuddin sebagai Wakil Direktur CV. Pilar Jaya (Pelaksana)
  5. Ramli Mahmud, ST selaku Site Engineer PT. Nuansa Galaxy (Konsultan Pengawas)

Lebih tegasnya bahwa penetapan tersangka pada Pekerjaan Lanjutan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota) tahun 2018.

Artinya bahwa penetapan ke 5 tersangka pada Pembangunan jembatan gigieng tahap ke dua.

Bahwa kali ini saya (pihak yang memberi OPINI) akan membahas tentang kedudukan hukum dari salah satu tersangka yaitu Saudara Kurniawan, ST, M. Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman, saya (pihak yang memberi opini) sudah memiliki Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan Dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh No.02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan Dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan Dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh yaitu Ir. Bakauddin, M. Si. (Almarhum).  Maka dari sinilah sebagai awal mula muncul permasalahan.

Coba masyarakat perhatikan dengan seksama, Surat Keputusan No.02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tersebut :

a. Ditandatangani tanggal 2 April 2018.

b. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali , teraakhir dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penjelasan poin a. :

Bahwa Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 89

  1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaandilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penjelasan Pasal 89 ayat 1 bahwa tender setelah tanggal 1 Juli 2018 sudah wajib menggunakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penjelasan poin b. :

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya bahwa ketika tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota) tahun 2018 yang dimulai tanggal 5 s/d 24 September 2018, Surat Keputusan No.02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 sudah tidak berlaku lagi.

Note : Apabila sebuah proses dimulai sudah cacat hukum maka out put nya pun menjadi cacat hukum.

Bahwa penjelasan lainnya adalah jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak termasuk  sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, kita sama-sama membaca Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA (Pengguna Anggaran);
b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f.  Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP (Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i.  Penyedia.

Bahwa penjelasan diatas sudah merekonstruksi tentang tidak adanya kedudukan hukum Saudara Kurniawan, ST, M. Si. pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota) tahun 2018, sehingga penetapan Saudara Kurniawan, ST, M.Si. oleh Muhammad Yusuf pada saat pres release tertanggal 22 Oktober 2021  tidak memiliki payung hukum yang jelas.

OPINI ini lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan mudah–mudahan bisa menjadi masukan buat Kejaksaan Tinggi Aceh. (RED/AFA)

Banda Aceh, 25 November 2021

* Sekretaris Jenderal DPN APKINDO & ITAKI

Selamat Nasir Nurdin Ketua PWI Aceh Kantor Hukum Nourman & Rekan
  • Bagikan
Saling Sapa App
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.