fbpx

Ayah Ishak : Hak Interpelasi DPRA Terhadap Gubernur Aceh Membingungkan Rakyat

134

SatuAcehNews – Ketua Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Aceh Ayah Ishak Yusuf dengan telah dilantiknya Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada November 2020.

“Ini merupakan satu kehormatan untuk Aceh karena Aceh telah memiliki Gubernur definitif pasca penangkapan bapak Irwandi Yusuf yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku”, kata Ayah Ishak, Selasa (10/11/2020).

Menurut Ayah Ishak, tiga tahun pemerintah Irwandi – Nova Iriansyah untuk Aceh Hebat dan Aceh Caroeng belum ada yang bisa dibanggakan.

“Yang ada cuma Cang Boh Panah antara legislatif dan eksekutif. Seperti kehilangan arah untuk keluar dari keterpurukan ekonomi UMKM juga masih terbelenggu, karena Aceh salah satu daerah yang termiskin di Sumatera”, cetus Ayah Ishak Yusuf.

Ayah Ishak Yusuf juga menyampaikan bahwa program Aceh Hebat dengan pembelian kapal cepat yang dibeli oleh Pemerintah Aceh di masa kepemimpinan Nova Iriansyah dengan APBA itu belum hebat.

“Masih lebih hebat orang tua kita dulu di tahun 1948 yang membeli dua pesawat terbang satu kapal laut yang disumbangkan oleh rakyat Aceh utk kemerdekaan Indonesia tapi berapa di hargai Aceh oleh pemerintah pusat sampai terjadi pergolakan DI/TII tahun 1953 masyarakat Aceh belum lupa apa yang telah orangtua nya lakukan tempo dulu”, kata mantan ketua Partai Buruh Aceh.

Ayah Ishak Yusuf juga masih meragukan pasca pelantikan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh untuk bisa berjalan dengan baik.

“Karena sebelumnya DPRA pernah ingin memakzulkan Nova Iriansyah dari kepemimpinan nya yang hari ini masih pada hak angket DPRA yang masih di bahas kalau memang dengan pelantikan Nova tentang hak angket itu udah tidak ada lagi dengan alasan tertentu maka DPRA harus mengklarifikasi ke publik jangan sampai kerja DPRA sebagai wakil rakyat justru membohongi rakyat nya dan pasti rakyat akan menilai buruk nya kerja anggota DPRA dan akan berimbas kepada pendukungnya nanti di 2024”, kata mantan Ketua DPW PKBIB Provinsi Aceh itu.

Lagi, Ayah Ishak Yusuf meminta Pemerintah Aceh terutama DPRA untuk membahas kembali Qanun No. 7 tahun 2014 tentang tenaga kerja buruh di Aceh pasca lahirnya UU Omnibuslaw ketenagakerjaan asing, juga PHK yang terjadi baik di perusahaan migas yang ada di Aceh PT Medco, PT Arun, AAF, KKA maupun di Pertamina banyak buruh yang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai saat ini belum ada penyelesaian maka dari itu DPRA dan gubernur harus memberikan yang terbaik terhadap persoalan perburuhan para tenaga kerja lokal.

“Harus juga terjaminnya kenyamanan masyarakat di sekitar perusahaan yang selama ini masih ada rumah yang tidak layak huni dan masih belum ada lampu listrik di rumahnya bagaimana masyarakat hidup layak yang dijamin oleh negara fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara menurut UUD 45”, tambah mantan Staf Ahli Ketua DPRA itu. (RED/HS)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More