fbpx

Ejek BPJS, Mahasiswa Meulaboh Kumpulkan Koin

Bertajuk "Koin untuk BPJS"

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SatuAcehNews – Mahasiswa di Kota Meulaboh, Aceh Barat mengekspresikan kekecewaannya atas kenaikan iuran BPJS dengan cara unik.

Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Meulaboh melakukan aksi tak biasa ini di Simpang Kisaran, depan RSU Cut Nyak Dhien Senin sore (11/11/2019).

Aksi bertajuk “Koin untuk BPJS” ini berlangsung tertib. Tampak beberapa mahasiswa membentangkan kertas karton bertuliskan “Koin untuk BPJS”. Sementara mahasiswa lainnya berkeliling mengedarkan kotak ke pengendara motor saat lampu merah.

Aksi unik ini tampak dilakukan di keempat sisi Simpang Kisaran. Masyarakat yang lewat tampak senyum-senyum menyaksikan aksi tersebut. Beberapa pengendara terlihat memberikan donasinya untuk ‘membantu’ BPJS yang saat ini sedang mengalami kerugian.

Iuran Naik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, tarif iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, tarif iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Menurut perhitungannya, bila kenaikan tarif iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun.

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ditolak DPR

Kenaikan iuran tersebut mendapat penolakan dari wakil rakyat di DPR RI. Penolakan tegas disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dianggap sangat membebani rakyat kecil.

Anggota DPR RI Komisi IX dari F PKS, Alifudin kembali menegaskan menolak kenaikkan iuran yang disampaikan langsung kepada menteri kesehatan RI dan Direktur BPJS saat rapat kerja dan dengar pendapat perdana bersama Kemenkes dan Dirut BPJS, Rabu (6/11/2019), di Ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Alifudin yang sejak awal komitmen mengawal masalah BPJS mengatakan perlu ada audit khusus agar bisa menekan defisit.#

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan Balasan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More