fbpx

UU Omnibus Law Antara Ada Dan Tiada

163

Oleh : G Yoga Mandira (Pemerhati Sosial Politik Gema Perkasa Indonesia)

SatuAcehNews – Saudaraku semua ijinkan saya menyampaikan kebingungan saya mencermati perkembangan situasi sosial akhir-akhir ini, khususnya setelah DPR mengesahkan UU Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Pasca peristiwa tersebut diatas maraklah dimana-mana protes penolakan yang dilakukan elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa dan kaum buruh dalam bentuk unjuk rasa menyampaikan hak suaranya.

Akibat dari situasi masifnya unjuk rasa di hampir semua kota di Republik ini, khususnya yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020, Bapak Presiden menyampaikan tanggapannya dari Istana Negara bahwa para pengunjuk rasa tersebut telah termakan provokasi berita HOAX atau Berita Bohong, dengan runut kemudian Bapak Presiden mana-mana yang dianggap berita hoax atau berita bohong tersebut.

Akhirnya bagai paduan suara semua jajaran Pemerintahan, termasuk para menteri-menterinya dan aparat keamananpun melantunkan kata HOAX sebagai lagu kebersamaannya guna mendiskreditkan rakyat yang melakukan unjuk rasa sebagai wujud penyampaian hak menyampaikan pendapatnya.

Babak baru muncul, ternyata pada saat pengesahan UU Omnibus Law oleh Pimpinan DPR dan sebagian besar Para Anggota DPR yang menyetujui UU Omnibus Law Draft atau RUU nya belum selesai alias belum ada.
Baru hari ini Selasa, 13 Oktober 2010 secara resmi menyatakan bahwa Draft atau RUU yang benar adalah yang memuat 812 halaman. (Karena pasca “Pengesahan” tanggal 5 Oktober 2020 muncul beberapa Draft dengan jumlah halaman yang bervariasi).

Dengan konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Pimpinan DPR tadi sore (Selasa, 5 Oktober 2020) berarti pada tanggal 5 Oktober 2020 Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ibu Ketua Puan Maharani adalah mengesahkan blanko kosong alias tanpa Draft atau RUU Omnibus Law.

Kalau demikian adanya, mohon maaf bisakah peristiwa Sidang Paripurna yang disiarkan oleh Televisi Berita secara Live disebut sidang bohong-bohongan alias Hoax.

Nah kalau itu bisa dianggap hoax, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa yang hoax adalah para anggota DPR bukan para pakar yang menyampaikan telaah tentang RUU Omnibus Law.

Untuk itu ijinkan saya mohon pencerahan dari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang memahami masalah hukum tentang babaliyutnya praktek ketatanegaraan negara kita ini!!! (RED/AFA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More