Penangkapan Trawl di Aceh Timur Menjadi Momentum Keseriusan Untuk Mengatasi Perusakan Laut Aceh

  • Bagikan

SatuAcehNews – Banda Aceh | Jaringan Koalisi Untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA), menyebutkan, penangkapan nelayan yang diduga menggunakan Trawl pada Jumat 3 September lalu oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08  milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) di perairan Aceh Timur, perlu mendapatkan perhatian dan keseriusan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Sekjen KuALA, Gemal Bakri, melalui keterangan tertulisnya yang diterima SatuAcehNews, Rabu (08/09/2021). Pihaknya turut mengapresiasi dan menyampaikan dukungan terkait hal itu.

“Penangkapan kapal yang diduga menggunakan alat tangkap Jaring Trawl oleh KKP patut diapresiasi, namun juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk Jaringan KuALA untuk mengawal kasus ini,” terang Gemal dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, masih banyak kapal yang menggunakan alat tangkap dilarang karena selain melanggar ketentuan Undang-undang hal ini juga telah menjadi keresahan masyarakat terutama nelayan kecil, apalagi kapal-kapal tersebut kerap beroperasi di areal tangkapan nelayan tradisional.

“Bila kapal-kapal Trawl ini dibiarkan terus menerus mengeruk dasar laut kita dan mengangkut apa saja yang dilewatinya sangat besar kemungkinan hilangnya habitat-habitat ikan yang menjadi mata pencaharian nelayan-nelayan kecil yang hanya mampu beroperasi di perairan pinggir pantai kita,” imbuh Gemal.

Disebutkan, penggunaan jaring trawl merupakan sekelumit masalah perikanan Aceh yang belum mampu diselesaikan secara serius oleh Pemerintah karena tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Aceh. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara meningkatkan skala usaha dan upaya penangkapan, walaupun penggunaannya bisa dipastikan beririsan dengan wilayah penangkapan nelayan kecil.

Menurutnya lagi, terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang karena kapal-kapal Trawl ini seakan dibiarkan mengeruk dasar laut dan mengangkut apa saja yang dilewatinya, sehingga potensi kehilangan habitat ikan di sangatlah besar.

“Sudah sangat jelas terlihat bahwa aktivitas kapal trawl baik di pesisir timur maupun pesisir barat Aceh sebenarnya telah mengganggu mata pencaharian nelayan-nelayan kecil yang hanya mampu beroperasi di perairan dekat pantai,” tukas Gemal.

Seperti yang terjadi di kawasan Kuala Bugak Aceh Timur, ia mencontohkan, masyarakat nelayan disana yang menggantungkan hidupnya sebagai pencari udang saat ini telah merasakan dampak buruk dari aktivitas kapal-kapal trawl tersebut.

Kapal-kapal besar ukuran 20 GT telah beroperasi selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan telah menekan aktivitas nelayan kecil disana. Pada akhirnya nelayan kecil terusir dari wilayah kelola adat laut mereka sendiri. Karena jumlah kapal dan tekanan yang sangat besar, Panglima Laot setempat yang seharusnya memiliki kewenangan mengatur tata tertib penangkapan ikan juga tidak dapat berbuat banyak.

Hal ini telah memicu konflik antar nelayan dimana dalam catatan KuALA hal serupa telah terjadi berulang-ulang kali seperti yang terjadi di Aceh Timur, Aceh Barat dan Nagan Raya dimana kekecewaan masyarakat adalah setelah usaha besar yang sangat diharapkan bersama adanya penegak hukum tidak dapat menjadi efek jera untuk pengusaha-pengusaha yang bermain dengan memodali boat-boat nelayan kita menggunakan alat tangkap yang tidak ‘fair’ ini. masyarakat hanya menuntut keadilankeadilan keterbatasan armada mereka yang rata-rata di bawah 3 GT.

“Momentum ini bisa kembali membangkitkan semangat, terutama nelayan kecil di dalam kawasan pengelolaan adat panglima laot serta pihak pemerintah yang membidangi ini bisa sinergis dan ini dapat membagun kembali kepercayaan masyarakat bahwasannnya laut kita adalah berdaulat, sebagaimana nelayan-nelan kita menaati aturan adat larangan melaut di hari Jumat,” terang Gemal.

Bila terbukti mereka (KM. Lesmana dan KM. Budi Jaya) melanggar aturan adat laot, menurut Gemal, maka sudah selayaknya juga kedua kapal ini diproses secara adat.

Panglima Laot juga harus memanggil pemilik kapal dan menyelenggarakan sidang adat laot serta menerapkan mekanisme pemberian sanksi sesuai kearifan lokal yang berlaku di sana. Jangan sampai hanya anak buah kapal (ABK) saja yang menjadi korban (tumbal). (PR/CSB)

  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.