fbpx

YARA Desak Pemerintah Perhatikan Nasib 20 Rumah Abrasi di Aceh Utara

362

SatuAcehNews – Sebelumnya sempat heboh diberitakan di media terkait abrasi yang terjadi di bantaran Sungai Krueng Keureuto yang mengakibatkan sekitar 20 rumah di Gampong Blang Gunci Kemukiman Tgk. Chik Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara terancam hanyut dibawa arus sungai. Sedangkan 1 rumah sudah hancur sehinga penghuninya harus mengungsi, pada Rabu (29/07/20) lalu.

Abrasi Aceh UtaraDan tadi sore abrasi kembali mengancam satu unit rumah warga yang kembali ambruk ke sungai akibat abrasi Krueng Keureuto di Desa Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, tersebut Sabtu. Bahkan kejadian ini sudah lama mengancam sejumlah warga di gampong Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong. (1/8/20).

Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara, Iskandar PB melalui Tim Investigasi nya Haiqal Pasee meminta Pemerintah Aceh utara untuk tidak menutup mata dan harus segera mencari jalan keluar untuk menangani abrasi tersebut.

“Kita meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, memperhatikan kejadian yang menimpa 20 rumah warga lebih, gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong. Kasian apabila sampai menelan korban jiwa,” ungkap Haiqal Pasee.

Sebelumnya kami pernah turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi ini namun sangat memperihatinkan memang, “Kepada pemerintah kabupaten Aceh Utara, agar segera mendesak dinas terkait untuk mengambil tindakan penangulangan dan pencegahan terhadap kondisi belasan rumah lainnya.”

Jangan hanya mengambil hati Masyarakat ketika masa kampanye saja, setelah ada di posisi pura pura buta dan pekak. Seolah- tidak ada persoalan apa apa di Kabupaten ini, seharus nya Adagium  “Salus populi suprema lex esto”, yang berarti  keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, harus dijunjung tinggi.

Bagi masyarakat juga berhak mempersoalkan atas sikap diam pemerintah terhadap sebuah peristiwa bencana alam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana. Termasuk kegiatan melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta mengurangi risiko bencana,” Ungkap Haiqal.

Tambah Haiqal “Dalam UU No 24 Tahun 2007 ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penuh dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa  aman.”

Selain itu setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh  ganti  kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi, Tutup Haiqal.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More