Opini – Epistemologi Pemerintahan Dalam Kebijakan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance

  • Bagikan

SatuAcehNews, Oleh : Mutiara Amanda*

Epistemologi pemerintahan, dewasa ini kita mengetahui bahwa di dalam sebuah pemerintahan banyak hal yang masuk ke dalamnya mulai dari,hukum,politik,hingga filsafat salah satunya adalah epistimologi,jadi sebenarnya apa kah epistimologi pemerintahan itu?apa hubungannya dengan kebijakan publik? dan kaitanya keduanya dengan good governance? sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan antara epistimologi dan kebijakan publik serta good governance alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari keduanya.

Menurut para Ahli. Pengertian Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya, jadi epistimologi adalah bagaimana manusia tersebut mendapatkan pemgetahuannya.

Sedang jika di tinjau dari sudut pandang bahasa epistemologi berasal dari kata Yunani kuno yaitu “epistme atau pengetahuan” danĀ  “logos atau teori”. jadi epistimologi bisa di definisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang asal mula sumber, metode, dan sahnya pengetahuan yang ada. Karena epistemologi merupakan suatu proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksut, mengkaji epistemologi dalam hal ini yaitu epistemologi pemerintahan dapat kita lakukan melalui perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri yang terjadi dari masa ke masa, dikarenakan ilmu pemerintahan itu sendiri seringkali atau dapat kita lihat sebagai suatu ilmu pengetahuan yang baru dan harus di kaji lebih dalam dan lebih banyak lagi yang tentunya untuk menghasilkan pemerintahan yang baik atau good governance.

Kemudian apa itu good governance? jadi good governance adalah sebuah atau seperangkat proses yang berlaku dalam sektor organisasi swasta maupun negri untuk menentukan sebuah keputusan, good governance atau pemerintahan yang baik walaupun tak dapat sepenuhnya segala hal akan menjadi sempurna, namun jika dipatuhi dan diikuti maka tentunya akan menimbulkan efek positif dan tentu saja dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi secara signifikan.

Banyak pemberi dana dan pendorong-pendorong stabilitas keuangan, seperti Bank dunia dan IMF (International Monetary Fund) memberikan persyaratan-persyaratan agar diberlakukanya good governance sebagai sebuah dasar pinjaman dan bantuan yang akan di berikan kepada negara-negara yang ingin melakukan pinjaman.

Lalu berikutnya kita akan meninjau apa itu kebijakan publik, seperti yang kita ketahui bahwasannya lingkungan dalam suatu kebijakan publik amatlah banyak dan beragam mulai dari sektor bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Disisi lain dapat dilihat hirarkinya bahwa kebijakan publik itu dapat bersifat regional, nasional, maupun dalam ranah lokal seperti undang-undang, juga berlaku untuk Peraturan Presiden, Menteri, Gubernur, Peraturan Pemerintah Daerah atau Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Keputusan Bupati atau Walikota serta Keputusan Pemerintah lainnya.

Berdasarkan tinjauan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan berupa kebijakan publik ialah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu yang guna untuk memecahkan masalah-masalah publik dan demi kepentingan publik tersebut.

Jadi disini kita dapat melihat hubungan Epistemologi Dalam Kebijakan Publik melalui sebuah peninjauan tentang smart city jadi smart city adalah sebuah kebijakan publik yang berlaku serta di laksanakan oleh suatu negara atau sebuah kota hingga dapat masuk dan terletak dalam wilayah social sciences atau dalam kata lain ilmu sosial. Secara konsep ide serta gagasan di dalam smart city yang sudah berkembang dan tentu saja dikembangkan di dunia memiliki struktur dan serta konsep epistimologi yang berkenaan dengannya.

Sebagai suatu kebijakan publik, tentunya kajian ini memilik pandangan atau perspektif dari berbagai tokoh seperti Pressman dan Widvsky juga Laswlell dan Kapla untuk melihat secara jelas jelas struktur epistimologi yang ada di dalam pemgembangan smart city. Kita dapat melihat unsur-unsur epistimologinya dalam sebuah contoh yaitu aplikasi konsep kebijakan smart city di negara kita Indonesia. Jika di perhatikan secara seksama dapat di lihat kerancuan atau dua kemungkinan yang ada di dalamnya yaitu berkaitan dengan aplikasi teknologis yang bersangkutan dengan status ontologi kedalulatan rakyat serta kekuasaan teknologi dalam mengambil kebijakan publik di daerah yang sudah menerapkan smart city. Dan hasilnya adalah dapat kita lihat suatu struktur epistemik dan didalam konsep smart city tersebut.

Yang dominannya positivistik atau bagaimana cara konsep ini memandang ilmu pengetahuan yang mencakup seluruh objek tersebut dan terlalu berfokus akan teknologi yang berakhir mengarah kepada suatu formulan yang di sebut sebagai sebuah penjara digital (panoticon digital) yang membuat masyarakat tidak sadar bahwa sebenarnya mreka itu dia awasi baik secara langsung maupun tidak sehingga memunculkan potensi sebuah kekuasaan baru dan hal tersebut yaitu politik proxy, ekonomi proxy hingga war proxy atau dengan kata lain adalah pernang antara 2 atau lebih negara dapat juga terjadi pada non negara yang tejadi untuk mewakili atau karena dorongan pihak yang bahakan tidak terlibat langsung dalam hal tersebut.

Jadi dalam jurnal ini sudah tergambar jelas bagaimana epistimologi dan kebijakan publik bekerja sama dalam pembangunan smart city tersebut karna menjadi sumber ilmu baru baik bagi epistimologi dan juga kebijakan publik itu sendiri yang tentunya untuk menemukan titik tengah yang di harapkan semua orang yaitu good governance di dalam suatu pemerintahan yang di wujudkan dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai sumber yang di sini di contohkan dengan epistemologi dalam kebijakan publik yang serta merta tentunya untuk mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik dan berakhir dengan terciptanya good governance yang tentunya berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ada dapat di implementasikan sebaik mungkin untuk kebaikan seluruh masyarakat. (RED/AFA)

Banda Aceh, 09 Juni 2021

*Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

Idul Fitri 1442H SatuAcehNews
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.