fbpx

Pendidikan harus di muliakan, Pembebasan UKT mutlak harus di lakukan oleh negara.

158

Oleh Ikramullah

SatuAcehNews – Sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tentu merupakan sebuah kehormatan bagi mereka yang notabene nya berlatar belakang ekonomi pas-pasan atau bisa di katakan pendapatan perkapita orangtua nya hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari.

Keinginan untuk menjadi manusia terdidik tidak dapat di pungkiri, itu sudah menjadi kenginan semua manusia, di era kemajuan yang begitu pesat saat ini, menjadikan gelar beserta ilmu untuk memperbaiki status sosial, mendapatkan pekerjaan yang layak seusai pendidikan menjadi harapan kebanyakan mahasiswa.

Para founding father (pendiri bangsa) telah menetapkan cita dan arah tujuan bangsa ini didirikan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk kemudian di tuangkan dalam preamble (pembukaan) Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahtraan umum serta ikut terlibat dalam misi perdamaian dunia.

Tuntutan mengenai demokratisasi pendidikan sudah sejak lama di gaungkan oleh aktivis pro demokrasi
Yang menginginkan sistem pendidikan indonesia berjalan diatas prinsip kemanusian dan pembebasan atas segala bentuk penindasan.

Orientasi pendidikan pada pasar bebas membuat mereka yang orang tuanya berprofesi tidak menentu tentu sangat meresah pada saat memasuki tahun ajaran baru. Boro boro mempunyai uang jutaan rupiah untuk membayar SPP/UKT untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja mereka kewalahan.

Bukan hanya itu watak pendidikan yang cenderung kapitalistik dan menindas juga di tentang oleh mahasiswa saat orde baru berkuasa, para mahasiswa melakukan konsolidasi untuk kemudian mengkritik sebuah kebijakan yang mereka anggap tidak pro terhadap mahasiswa, peraturan yang di kritik tersebut berkaitan dengan normalisasi kehidupan kampus sebagai sebuah konsep manajemen anti kritik yang di terapkan oleh presiden Soeharto.

Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia kita telah banyak melalui hiruk pikuk sistem pendidikan, mulai dari sistem pendidikan masa kerajaan yang lebih menekan pembelajaran tentang hakikat pencipta, manusia dan pencipta.
Sistem pendidikan imperialisme yang hanya memberikan akses kepada bangsa mereka sendiri. Masa kolonialisme Belanda yang memberikan sedikit kekuasaan kepada pribumi untuk terdidik walau hanya sekedar baca tulis, zaman fasisme Jepang dimana pendirian sekolah mulai ada di beberapa daerah. Hingga era demokrasi sekarang ini pola nya tidak banyak berubah walaupun kampanye nya mencerdaskan kehidupan bangsa kalau kita telusuri lebih jauh masih sama menjadikan manusia sebagai ladang penghisapan dan penjarahan.

Bila kita melihat pada angka bonus demografi kita manusia yang layak untuk mengenyam pendidikan S1 yaitu berumur diantara 19-23 tahun dengan tingkat populasi 80 hingga 107 juta.

Sementara yang mendapatkan layanan pendidikan tinggi hanya sebanyak 7,5 juta yang artinya masih jauh yakni baru mencapai sekitar 32,9 persen.

Ini artinya masih banyak generasi muda kita yang belum bisa mengakses pendidikan tinggi alasan bisa beragam dari persoalan ekonomi sampai tidak ada jaminan bagi mereka sesudah lulus, sebagian di antara mereka memilih untuk bekerja.

Beberapa tahun yang lalu seorang penulis dan juga aktivis pendidikan Indonesia juga menulis sebuah buku yang berjudul orang miskin di larang sekolah, sebagai anti tesa dari sistem pendidikan di Indonesia, dia menyoroti tentang diskursus sosial yang berkembang di tengah masyarakat menyangkut persoalan ekonomi masih menjadi persoalan dalam upaya mengakses pendidikan di Indonesia.

Maka penting rasa nya kita untuk menerjemahkan kembali apa itu esensi dan fungsi pendidikan yang seutuh nya, baik itu berkaitan dengan filosofis, hukum gerak nya, hubungan sosio logis, peradaban juga berkaitan dengan psikologi pendidikan kita saat ini.

Pendidikan sebagai asas pembebasan bangsa atas bangsa, pembebasan manusia atas manusia dari belenggu penjarahan, harus mutlak dilakukan oleh negara di tengah situasi seperti saat ini. Karena membebankan uang kuliah tunggal terhadap mahasiswa di tengah sutuasi sulit sama saja dengan mengembalikan sistem pendidikan kita ke era kolonialisme.

Kolonialisasi pendidikan sudah lama berlangsung di Republik Indonesia, bahkan di era demokrasi liberal saat ini kolonialisasi berubah wujud menjadi kapitalisasi, dimana mahasiswa di beri tuntutan seperti sapi perah dan biaya pendidikan yang tergolong mahal tentu sangat memberatkan ekonomi keluarga/orang tua mahasiswa kelas bawah yang tidak berpenghasilan tetap seperti Buruh tani, rakyat miskin kota serta mereka yang bekerja serabutan di tengah pandemi covid 19.

Kemerdekaan sejati nya memberikan peluang terhadap warga negara untuk mengakses pendidikan gratis, bebas akses serta mendapatkan kualitas pendidikan yang layak.

Tuntutan demokratis yang menjadi sentral dari protes banyak mahasiswa telah membuka mata kita bahwa sudah saat nya kita untuk memperbaiki pendikan kita yang masih di rasuki roh jahat dalam sistem nya. Revolusi kemungkinan terjadi sebagai tatanan baru (New normal) sebagai tuntutan kemerdekaan.

Kampus merdeka hanya menjadi slogan ketidaksanggupan kapitalisme dalam mendistribusikan human capital dalam pasar bebas yang kian memburuk ditengah perang dagang negara adidaya antara blok barat dan blok timur. Banyak pengangguran dan PHK massal baru baru ini mengisyaratkan bahwa kita perlu kembali pada sejarah bangsa kita.

Aceh pada Abad ke -15 adalah pusat pendidikan Asia Tenggara, dimana kita mampu mendidik hampir seluruh peminpin negara di Asia dan Afrika untuk menjadi manusia yang cinta kemasiaan dan benci penindasan.

Saya rasa Sultan Iskandar Muda seorang penakluk malaka dan sebagian kerajaan di Asia Tenggara sangat benci terhadap penindasan, begitu juga Malik As Shalih seorang pemimpin Kesultanan Samudera Pasai yang sangat masyhur juga mengutuk penindasan dan penghisapan di atas muka bumi.

Dari sejarah kita dapat belajar untuk menjadi sebuah bangsa yang besar kita harus memerdekakan seluruh rakyat dalam berbagai sektor kehidupan, berlandaskan hal tersebut jika otoritas pendidikan Republik Indonesia mulai dari presiden negara, kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta rektor harus memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa sebagai sebuah sikap negarawan yang melindungi segenap bangsa.

Jikapun kemudian tuntutan itu tidak di tanggapi dengan naluri yang tulus hati yang ikhlas, maka mereka telah menyadarkan kita bagaimana merebut kemerdekaan untuk mencapai kemuliaan sebagai hakikat manusia.

Maka dari itu tanpa tawar menawar biaya pendidikan tahun ini harus di bebaskan sebagai sikap memuliakan pendidikan dan prinsip kemerdekaan yang telah di wariskan oleh pendahulu kita yaitu para leluhur yang membuka sebuah negeri yang sedang kita tempati saat ini.

Harapan kita kedepan di bawah tatanan baru ini menjadikan sistem pendidikan nasional kita bisa lebih di arahkan kepada hal yang memberikan solusi, terutama hal paling fundamental seperti persoalan UKT saat ini. (RED/AH)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More