fbpx

Ayahwa : Tapal Batas Aceh – SUMUT tidak sesuai amanat MOU Helsinki

165

SatuAcehNews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi II Fraksi Partai Aceh H. Ismail A Jalil SE, akrab dipanggil Ayahwa menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat atas penetapan tapal batas antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/06/2020).

Kepada SatuAcehNews Ayahwa mengatakan “Keputusan Mendagri tidak bisa kita terima karena tidak sesuai dengan amanah dari Mou Helsinki kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 silam”, ujarnya.

“Mendagri telah menetapkan sembilan permendagri tanpa melibatkan legislatif Aceh sebagaimana yang terkandung dalam isi MoU Helsinkiy terkait tapal batas wilayah Aceh dengan Sumatera Utara, yaitu permendagri nomor 29 tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat, Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 Batas Kabupaten Aceh Tambang dengan Kabupaten Langkat”.

“Kemudian Permendagri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Sabulussalam dan Kabupaten Dairi”.

“Selanjutnya, Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi, ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat, Permendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat”, ungkap Mantan Ketua DPRK Aceh Utara.

“Persoalan tapal batas merupakan masalah yang sangat serius dan tidak bisa diwakilkan oleh posisi Kepala Biro dalam Pemerintahan Aceh, dan akan berakibat fatal hilangnya wilayah Aceh yang telah di klaim oleh Sumatera Utara karena kebijakan Pusat, Pemerintah Aceh seharusnya harus komplain ke pemerintah pusat atas penetapan tapal batas yang sangat merugikan perjuangan bangsa Aceh” tutup ayahwa. (MLN)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More