Pilkada Aceh Ditunda, Fachrul Razi : Ada Dua Pilihan, Bangai That atau Bangai That.. That…

  • Bagikan
diskusi publik pilkada aceh

SatuAcehNews | LHOKSEUMAWE – Ikatan Keluarga Alumni Magister Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), membuka Diskusi Publik bertema “Pilkada Aceh 2022 atau 2024 Dalam Perspektif Kekhususan Aceh”, Sabtu (03/04/2021).

Empat pemateri yang dihadirkan yakni Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi MIP, anggota Komisi I DPR Aceh Fraksi Gerindra H. Ridwan Yunus SH, Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Riau Dr. Mexsasai Indra SH, MH, dan Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH, MH.

Diskusi yang berlangsung di Aula Meurah Silu Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Aceh ini juga disertai dengan Pelantikan Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Periode 2020/2021. Sesuai dengan tema kegiatan, pemateri menyampaikan paparannya terutama terkait Pilkada Aceh.

Seperti disampaikan Ketua Komite I Fachrul Razi, pria yang dikenal Senator Aceh ini dalam paparannya mengatakan, jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024 maka selama hampir dua tahun Provinsi Aceh akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur.

Hal ini menjadi masalah dalam konteks efektivitas manajemen Pemerintahan Daerah jika pilkada dan Pemilu dilaksanakan serentak pada 2024, masyarakat tidak bisa melakukan evaluasi Pemerintahan baik kepada Pemerintahan Nasional demikian pula terhadap Pemerintahan Daerah.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak melakukan evaluasi dan memastikan pilihan yang terbaik buat mereka. DPD RI, kata Fachrul, dalam Paripurna telah menyampaikan dukungan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022.

“Kita boleh saja menjalankan Pilkada 2022, tidak perlu ikut Pilkada serentak 2024 yang merupakan domain Pilkada Nasional. Pilkada Aceh adalah Pilkada Asimetris, bukan pilkada umum yang bersifat Nasional,” tegas Fachrul Razi dalam Diskusi itu.

Pilkada 2022, sambung dia, dapat menggunakan UUPA dan sumber anggaran Aceh cukup berasal dari APBA, tidak perlu dari pusat serta penyelenggaranya adalah KIP Aceh bukan KPU. Ia juga mempertanyakan anggaran Pilkada senilai Rp 200 Miliar.

“Aggaran Pilkada Rp 200 Miliar, mengapa tidak dialokasinya oleh Pemerintah Aceh, bukannya Aceh punya 17 Triliun pertahun?. Terkait Penundaan Pilkada Aceh 2022, ada dua pilihan, bangai that atau bangai that…thaat…,” demikian kritik Fachrul Razi.

Iapun menilai kalau pelaksanaan Pilkada yang berbarengan dengan Pemilu Nasional akan menambah beban kerja penyelenggara pemilu. Beban yang besar tersebut akan mengancam kualitas pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah. Pilkada 2022 akan berdampak bagus untuk Pendidikan Politik rakyat.

Menurutnya, Pilkada bersamaan dengan Pilpres dan Pemilihan Legislatif, masyarakat menjadi bingung karena ada banyak pilihan yang harus mereka pilih Normalisasi Pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023 baik dalam rangka konsolidasi dan perbaikan kualitas demokrasi.

“Pilkada 2022 bisa membuat rakyat Aceh mencerna dan memahami program calon-calon kepala daerah karena isu spesifik daerah tidak tenggelam oleh isu “nasional”. Desentralisasi, yang melahirkan adanya desentralisasi asimetris khususnya adanya Otsus bagi beberapa daerah, termasuk Provinsi Aceh,” tukas Fachrul.

Pada intinya, Demokrasi yang melahirkan adanya system multipartai termasuk Partai Lokal, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah secara langsung. (CSB)

Nasir Djamil Aceh Satu
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.