GPAB Laporkan Dugaan Pengalihan Anak Sungai, Pemilik IUP PTBA Diduga Belum Kantongi Izin

  • Bagikan

SatuAcehNews – Sumatera Selatan | Ormas Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) koordinasi dengan Ketua Komisi 2 Pendayagunaan SDA Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi-Sugihan Banyuasin-Limau Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, perihal Laporan dan Penjelasan Dampak Hukum dugaan Pengalihan anak sungai yang belum di keluarkan izinnya oleh kementerian terkait, Rabu, (07/04/2021).

Saat di hubungi awak media Ketum GPAB Elfin, S.BE melalui Ketua DPC GPAB Kabupaten Muara Enim, Ujang Toni didampingi oleh Muhamad Nofah Hermanto, SE di Sekretariat GPAB Kabupaten Muara Enim, mengatakan sebelumnya kita sudah meminta penjelasan ke Dirjen SDA Kemenetria PUPR di Jakarta maupun ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang, sampai saat ini belum ada titik terang, nanti kami akan buat surat klarifikasi kembali ke lembaga terkait untuk sanksi hukumnya,

Saat ini kita coba berkoordinasi dengan Ketua TKPSDA WS MSBL, dimana Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi-Sugihan Banyuasin-Limau Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII ini dibentuk dan di SK kan oleh Kementerian PUPR, dengan tujuan untuk membantu Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang dalam mengawasi sungai dan anak sungai yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya, dan dapat membantu masyarakat yang terdampak.

Seperti yang kita ketahui ancaman terhadap kegiatan pengalihan/penutupan anak sungai tanpa izin tidak main-main, sesuai dengan UU Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber daya Air. Sesuai pasal 24, 25, 26, 63, 67, 68, 69, 70,71,72,73,74, dan Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatab Ruas Bekas Sungai. Pasal 4, Pasal 5, 6, 7, 8,9,10,11,12 serta Permen PUPR Nomor21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai, Pasal 4,5,6,7,8,9,10
Pasal 70; Setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau

c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2).
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.0O0.000.00O,O0 (lima miliar rupiah).
Pasal 74;

  1. Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.

2. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. Pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;

b. Pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau

c. Pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

Di kesempatan lain saat di hubungi via WhatsApp Ir. H. Muhammad Yamin, MM. selaku Ketua Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air. TKP SDA. MSBL Sumsel yang di SK Menteri PUPR. Periode tahun 2019 s.d. 2022 di dampingi oleh wakilnya Subari mengatakan kami sangat berterima kasih kepada GPAB Kab Muara Enim yang telah aktif turut serta membantu salah satu program kami untuk pengawasan daerah aliran sungai dan anak sungai, dan menanggapi laporan diduga adanya pengalihfungsikan Aliran Sungai di wilayah Kawasan Pertambangan Batu Bara oleh perusahaan BUMN dan Swasta, kami komisi di TKP SDA MSBL akan Rapat koordinasi dengan pihak BBWSS 8 Kementerian PUPR.

Untuk menginvestigasi legalitas dan kondisi lapangan, mungkin dalam waktu dekat kami akan memanggil GPAB Kab Muara Enim pihak Perusahaan untuk mempresentasikan perihal dugaan yang di laporkan tersebut.

Terpisah saat di konfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp Iko Gusman selaku Manajer Humas PT Bukit Asam TBK mengatakan PTBA dalam menjalankan operasi penambangan senantiasa menerapkan aturan Good Mining Practice dan menaati seluruh peraturan pemerintah.

“Termasuk juga telah mendapatkan izin dan persetujuan dari kementerian yang berkepentingan. Terkait tentang pengalihan aliran dalam operasional penambangan PTBA, hal ini telah mendapat persetujuan dari Menteri PUPR Republik Indonesia melalui Surat Nomor HK.0203-Mn/531 Tanggal 27 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengalihan Alur Sungai dan Pemanfaatan Ruas/Bekas Alur Sungai Kiahaan, Sungai Lawai dan Sungai Tabu di Sumateria Selatan oleh PT Bukit Asam Tbk,” ungkapnya. (PR/AFA)

Nasir Djamil Aceh Satu
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.