Ayah Ishak Yusuf: Persoalan Kemiskinan Pemerintah Aceh Harus Berbenah, Jangan Disibukkan Fee

  • Bagikan
Ayah Ishak

SatuAcehNews | Banda Aceh – Ayah Ishak Yusuf Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( K) SBSI Korwil Aceh menyoroti permasalahan tingginya angka kemiskikan di Aceh.

Ayah Ishak sapaan akrabnya, menjelaskan alokasi anggaran Aceh terlalu besar, sedangkan penduduknya di Aceh kecil.

Sehingga dinilai, persentase untuk meningkatkan kemajuan, baik pendidikan maupun ekonomi dan UMKM masyarakat Aceh tidak mampu memberikan kebaikan dari anggaran Rp16 triliun lebih yang dimiliki Aceh saat ini.

Sebut Ayah Ishak Yusuf fenomena isu kemiskinan ini apakah banyak orang miskin, tentu tidak. Tapi nilai angka yang di keluarkan oleh BPS Aceh 15.8,% angka masyarakat termiskin dari jumlah penduduk Aceh. Hal ini juga diukur dari nilai angka Anggaran Belanja Pemerintah Aceh per-tahun senilai Rp16 triliun dari penduduk 5 juta itu tidak bebanding lurus Anggaran yang ada di Aceh, kata Ayah.

“Jika kita lihat dari berita-berita pernyataan-pernyataan politik pemerintah Indonesia terhadap Aceh, bahwa ada yang salah yaitu tata kelola pemerintahan yang ada di Aceh,” ungkap Ayah.

Ayah menambahkan jika melihat dinamika sosial di Aceh saat ini, persentase kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah aceh dalam menjawab tantangan dari anggaran yang dimiliki Aceh saat ini, baik di APBA maupun APBK.

“Rp16,9 triliun, jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi tetangga kita yang hanya memiliki Rp11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa, sedangkan Aceh yang memiliki Rp16,9 triliun yang memiliki penduduk 5 juta jiwa itu, dalam nilai rata-rata nasional persentasenya termiskin di Sumatera. Jadi ini tantangan yang dimiliki Pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Anggaran otomomi khusus yang didapat Aceh saat ini, Ayah Ishak Yusuf menjelaskan, pada 2022 akan dikurangi 1 persen dari 2 persen yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN. Dana yang menurutnya merupakan “pil penenang” untuk Aceh itu juga akan berakhir dikucurkan pemerintah pusat pada 2027 mendatang.

“Jika terjadi pengurangan, maka APBA Aceh akan berkisar Rp 9 hingga Rp12 triliun. Bayangkan saja, Rp16,9 triliun itu Aceh tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan, pengangguran dan tantangan ekonomi dan sosial bagaimana kalau tinggal Rp9 triliun. Jadi selagi ada, maka harus manfaatkan dan dikelola dengan baik,” ungkap ayah.

Jika Aceh ke depan tidak lagi memiliki Otsus, maka Aceh tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia lagi. Termasuk penanggulangan masyarakat Aceh yang pengangguran.

“Dengan kasat mata Ayah melihat bahwa sebagian besar APBA itu beban belanja rutinnya adalah gaji pegawai dan operasional para pejabat fungsional dan struktural. Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan anggaran, maka Aceh tidak akan mampu menjawab tantangan-tatangan ini (kemiskinan dan pengangguran),” tambahnya.

Sebut ayah yang juga Mantan ketua Partai Buruh Provinsi Aceh kita lihat perguruan tinggi di Aceh itu lumayan. Hampir semua kabupaten/kota di Aceh ada perguruan tingginya.

“Jika berbicara perguruan tinggi, tentu menciptakan sumber daya manusia. Jika kita lihat SDM, tentu akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonominya. Nah itu tidak terjadi di Aceh, karena kita terus mencetak generasi sumber daya manusianya atau lulusan S1 dan S2 tapi tidak ada ruang untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga terjadi pengangguran di mana-mana, sehingga menjadi beban daerah yang dimiliki Aceh saat ini,” ungkapnya.

Mantan Tokoh Politisi Aceh ini juga menjelaskan, sumber denyut nadi Aceh hanya berkutat di APBA, begitu juga halnya kabupaten/kota yang bergantung di APBK jangan sampai APBA Aceh digunakan oleh pengusaha dan Gubernur Aceh hanya untuk kelompoknya saja.

Untuk itu, Ayah Ishak Yusuf menilai, untuk menjawab persoalan pengangguran, pemerintahan di Aceh menurutnya harus mengupayakan membangun industri-industri di Aceh agar para lulusan baru di Aceh mendapat peluang pekerjaan.

Semua hanya mengejar infrastruktur, karena ada comitmen fee di situ. Sangat jarang program-program yang dialokasikan untuk pendidikan juga menurunkan angka kemiskinan digunakan untuk kemajuan dari sisi pendidikan dan UMKM itu sendiri.

Alokasi untuk peningkatan kualitas pendidikan dan UKMK itu sangat minim.

“Sangat jarang kita lihat kebijakan pemerintah untuk pemberian bimtek kepada tenaga pendidik dan Para Pemuda pedesaan, padahal alokasi anggaran pendidikan dan ketenagakerjaan itu besar sekali,” tutup ayah.

Nasir Djamil Aceh Satu
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.