fbpx

Ambil Anak Secara Paksa, Dosen di Kota Meulaboh Dilaporkan ke Polisi

15.431

SatuAcehNews – Dosen sebuah Sekolah Tinggi di Kota Meulaboh Teuku Sukri Masnur dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya atas dugaan tindak pidana tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sukri dituduh telah melarikan anak yang ditetapkan oleh pengadilan diasuh oleh Mar’ah Sholihah, mantan istri Masnur.

Teuku Sukri Masnur, S.Th, MA dilaporkan ke polisi Polres Abdya pada 20 November 2019 dengan pasal dugaan tindak pidana melawan perintah pengadilan. Laporan tersebut dilayangkan oleh mantan istrinya, Mar’ah Sholihah wanita asal DKI Jakarta karena telah mengambil paksa anak tunggal mereka Teuku Muhammad Farhad pada 27 Februari 2019 di Jakarta.

Perjuangan mendapatkan keadilan atas hak asuh anaknya, Mar’ah terpaksa menetap sementara di Aceh. Berbagai upaya kekeluargaan telah Mar’ah lakukan agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

“Sampai hari ini saya ditemani ibu saya terpaksa tinggal di Meulaboh, berupaya bertemu dengan anak saya,” jelas Mar’ah kepada SatuAcehNews Rabu (29/04/2020) siang dalam sebuah kesempatan.

Sebagai seorang ibu, apalagi telah mendapatkan keputusan pengadilan atas hak asuh anak tentu sangat ingin bertemu dengan buah hati satu-satunya. Mar’ah mengatakan bahwa anak mereka Teuku Farhad telah diambil secara paksa oleh mantan suaminya saat di Jakarta. Farhad kemudian dibawa lari ke Aceh.

Baca juga: Masalah Hukum Dosen Terkait Perebutan Anak, Ini Kronologisnya

 

Dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi dirinya, Mar’ah kemudian mendatangi Kampus tempat Sukri Masnur mengajar untuk mendapatkan kepastian keberadaannya.

“Kami telah mendatangi kampusnya, dan mendapat kepastian bahwa mantan suami saya Sukri benar mengajar sebagai dosen disitu. Tapi dia dosen yang statusnya dosen tidak tetap sehingga pihak kampus saat ini belum bisa mengambil tindakan apapun,” lanjut Mar’ah.

nikah sukri masnur
Catatan KUA Aceh Barat memastikan T. Sukri Masnur telah menikah kembali dan tinggal di Meulaboh.

Mar’ah kemudian mendapat kabar bahwa Sukri telah melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan gadis Meulaboh. KUA Aceh Barat memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung 28 Maret 2020 di Masjid Agung Meulaboh.

Bersama ibunda, Mar’ah mencoba bersilaturahim dengan istri Sukri untuk berbicara sebagai sesama perempuan. Mar’ah bersama ibu pun mendatangi rumah keluarga istri Sukri di Gampong Seuneubok pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Namun upaya bertemu dengan Farhad juga gagal. Sang istri mengaku tidak mengetahui keberadaan Farhad dan suaminya pada saat itu. Mar’ah terpaksa kembali dengan risau karena belum juga bisa bertemu dengan buah hatinya.

Tanggapan Penasehat Hukum

Untuk keperluan proses hukum, Mar’ah mempercayakan Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan. Melalui pesan surat elektronik, Advokat Kasibun Daulay, SH, MH menyampaikan tanggapannya atas jalannya kasus ini.

“Bahwa klien kami Mar’ah Sholihah Binti Ichsan (Alm) adalah seorang ibu, korban yang sudah lama menunggu dan mengaharapkan keadilan, belum merasakan keadilan atas putusan pengadilan Nomor. 1007/Pdt.G/2019/PA.Jakart Selatan. Oleh karena hal tersebut, sangat berharap hadirnya  negara melalui kewenangan dan kekuasaannya untuk turut campur memberikan keadilan dan kepastian hukum sesui dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku dinegeri ini. Bahwa dalam situasi seperti ini klien kami sudah  6 (enam) bulan lebih berada di Aceh meninggalkan tempat kediamannya di Jakarta Selatan – Provinsi DKI Jakarta, untuk menuntut dan  menunggu/mendapatkan keadilan, sudah sepatutnya setiap steckholder memberikan perhatian yang maksimal pada kasus ini,” ujar Kasibun.

“Selama 6 (enam) bulan berada di Aceh sudara Mar’ah Sholihah tidak pernah mendapatkan akses untuk bertemu dan bahkan untuk sekedar komunikasi melalui handphone dengan anaknya, hal tersebut telah mencederai rasa keadilan buatnya ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak yang dicintainya tersebut,” lanjut pengacara senior Aceh ini.

“Kami berharap karena upaya persuasive dan kekeluargaan tidak ditemukan titik temu yang menggembirakan maka sudah sepatutnya dan sangat layak Kami meminta agar kasus ini dapat dinyatakan P21 oleh KEJARI ABDYA dan dilanjutkan ke tahap dua serta penuntutan di Pengadilan Negeri Abdya, sebagai locus delikti terjadinya dugaan tindak pidana,” tutupnya.


Catatan redaksi:
Berita ini telah mengalami revisi dengan menutup nama dan institusi pihak lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan materi pemberitaan. (Red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Aktifkan notif.    Oke. Terimakasih.