Tolak Tambang, Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Berakhir Ricuh

0
266
unjuk-rasa
2019

SatuAcehNews –   Aktifis mahasiswa dan lingkungan hidup yang berunjung rasa di depan kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh dan bentrok dengan aparat kepolisian. Massa pengunjuk melampiaskan kekecewaannya dengan melempari kaca dan merusak pot-pot bunga yang berada di halaman.

Seribuan aktifis mahasiswa melempari kaca dan merusak pot-pot bunga di halaman depan kantor Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh, Selasa, sekitar pukul 15.30 WIB.

Massa pengunjuk rasa sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa damai. Mereka menuntut penghentian operasional tambang PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya karena dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam kepemilikan lahan rakyat setempat.

Aksi unjuk rasa yang sebelumnya berlangsung damai itu sejak pagi hari, namun tiba-tiba ricuh dan para demonstran melempari kaca jendela bagian depan kantor gubernur di Jalan T Nyak Arief Kota Banda Aceh.

Aparat kepolisian terpaksa menggerahkan armada water kanon serta tembakan gas air mata. Massa berhasil dibubarkan keluar dari perkarangan kantor gubernur Aceh.



Penolakan Panjang

Penolakan pengoperasian perusahaan tambang yang akan merusak bumi Nagan Raya ini sudah sejak lama terjadi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh adalah pihak paling keras menolak kehadiran PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Sebelumnya pengumuman rencana pemasangan Tanda Batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah, telah diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengumuman tersebut dikeluarkan di Nagan Raya dan Aceh Tengah pada 9 Juli 2018, namun pengumuman tersebut baru diumumkan di media massa pada 05 September 2018 di salah satu media cetak lokal di Aceh.

PT. EMM telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017, untuk komoditas emas, dengan luas areal 10.000 hektar (Ha). Lokasi izin berada di APL sekitar 2.779 Ha, HL 4.709 Ha, dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sekitar 2.478 Ha (APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha).

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan pihaknya telah melakukan akses informasi terkait dokumen perizinan dan dokumen lingkungan hidup PT. EMM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, dan Dinas ESDM Aceh.

Permohonan informasi yang sama juga ditujukan kepada Kementrian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Semua permohonan informasi tersebut belum mendapatkan respon secara tertulis, namun DPMPTSP Aceh secara lisan telah melakukan konfirmasi bahwa dokumen perizinan dan dokumen lingkungan hidup PT EMM tidak tersedia di DPMPTSP, karena perusahaan tersebut merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) semua proses perizinan berada di pemerintah pusat. #






Tinggalkan Balasan