fbpx

Fatwa MPU Aceh: Haram Terima Uang dari Caleg untuk Jual Beli Suara

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SatuAcehNews – Menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, caleg dan timsesnya disinyalir semakin aktif bergerak. Fatwa MUI terang menyebut praktik curang jual beli suara hukumnya haram. Walau begitu, mereka melakukan serangan fajar di hari-hari tenang dengan cara memberikan uang agar masyarakat memilih mereka.

Banyak masyarakat yang keliru menyikapi uang suap yang dibagi caleg. Masyarakat beranggapan uang tersebut boleh diterima, tapi tidak wajib memilihnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali bahwa MPU telah mengeluarkan fatwa haram mengenai hukum politik uang. Fatwa tersebut telah pula disosialisasikan secara massif.

“Sudah ada Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 dan Tausiah MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2016,” kata Tgk Faisal Ali.

Fatwa MPU Aceh dikeluarkan menjelang Pemilu Legislatif tahun 2014. Sedangkan Tausiah MPU Aceh diterbitkan pada Pilkada tahun 2017. Namun, kedua aturan itu juga berlaku untuk Pileg dan Pilpres 2019.

“Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram,” bunyi salah satu Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014.



Sementara itu, salah satu bunyi Tausiah MPU Aceh dengan jelas disebutkan, “Mengharapkan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam.”

“Apa pun alasannya, money politics atau jual beli suara tetap tidak boleh. Jadikan pemilu itu sarana ibadah,” ujar Faisal Ali seperti dikutip Tribun.

Terkait masih maraknya politik uang, menurut Tgk Faisal, salah satu sebabnya adalah karena masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji calon anggota legislatif baik di tingkat DPRK, DPRA, maupun DPR RI. Banyak anggota legislatif dari semua tingkatan ingkar janji setelah meraih kursi di parlemen. Padahal, posisi mereka sebagai wakil rakyat.

“Kebanyakan anggota DPRK/DPRA terpilih (selama ini) kurang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalaupun ada aspirasi masih banyak (anggota dewan) yang belum ikhlas dengan penempatan dana tersebut sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji. Maka terjadilah tuntutan-tuntutan materi dari masyarakat karena nanti mereka dilupakan,” lanjutnya.


Kriteria Calon Wakil Rakyat

Fatwa haram memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria dan melakukan money politic untuk kemenangan kandidat. Tgk Faisal menjelaskan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani, dan rohani serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat.

Menurutnya, apabila calon pemimpin tidak memenuhi kriteria tersebut maka pilih yang memiliki setengah dari kriteria itu. Apabila calon pemimpin tidak memiliki kriteria tersebut, maka tidak berhak untuk duduk di jabatan tersebut karena ini merupakan daerah Islam. Demikian halnya dengan money politic karena sama dengan melakukan sogokan untuk kemenangan kandidat tertentu. #





Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Balasan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More