Masih Mau Terima Suap Politik? Ancaman Pidana Menanti

0
70
penjara
2019

SatuNusaNews – Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019, para timses mulai bergentayangan mencari mangsa. Mereka mengiming-imingi sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih caleg tertentu. Tak main-main, pemberi dan penerima suap bisa ancaman pidana penjara hingga 6 tahun lamanya.

Keterbatasan personil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang mengawasi jalannya pemilu di tanah air menjadi sebab utama maraknya politik uang.

Keterbatasan tersebut menjadi celah bagi para timses caleg melakukan gerilya serangan fajar ke rumah-rumah calon pemilih. Mereka memberikan uang sambil menyampaikan pesan memilih calon tertentu.

Bagi kebanyakan orang, menerima suap politik dianggap tidak masalah. Padahal Undang-Undang memberi ancaman serius bagi pemberi dan penerima suap politik. Tidak tanggung-tanggung, penjara hingga 6 tahun atau denda sebesar Rp 1 milyar.


Yang Memberi dan Menerima Sama-sama Bisa Dipenjara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘suap politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Masyarakat Harus Laporkan

Sikap masyarakat yang tetap mau menerima suap politik adalah sikap yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Adalah salah bilang berkata “terima uangnya, jangan pilih calonnya”.

Bagi masyarakat, bila menemukan suap politik adalah melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang. Imbauan yang benar adalah: “laporkan bila ada yang membagikan.”

Dengan demikian, calon anggota legislatif yang akan bertarung di Pemilu 2019 besok akan mendapat hukuman pidana. Hal ini diharapkan menjadi efek jera agar tak lagi melakukan perbuatan licik memenangkan konstestasi politik.#





Tinggalkan Balasan