Menguji Keberpihakan Presiden Terhadap Petani

  • Bagikan

Masyarakat Indonesia terutama petani, tentu menunggu suara dari Presiden Republik Indonesia karena masih terjadi perbedaan pendapat di antara para pembantunya. Semoga Presiden Joko Widodo sesuai dengan komitmenya untuk mencintai produk Indonesia dan kembali menyatakan stop terhadap impor pangan karena Presiden Republik Indonesia harus berpihak pada petani Indonesia bukan petani luar negeri. Saat ini keberpihakan Presiden terhadap petani sedang di uji.

Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian pada 11 Januari 2021. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pertumbuhan positif pada sektor pertanian terutama pada peningkatan ekspor komoditas pertanian.

Bak gayung bersambut pada 1 Maret 2021 Badan Pusat Statistik merilis bahwa potensi produksi pada bulan Januari s/d April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan 3,08 juta ton dibandingkan dengan produksi beras pada bulan yang sama pada tahun 2020.

Selain itu data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Kementerian Pertanian pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021 menyatakan bahwa stok beras pada akhir Desember 2020 sebesar 7,38 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton sedangkan kebutuhan 12,33 juta ton sehingga neraca sampai Mei 2021 sebesar 12,56 juta ton beras.

Cintai Produk Indonesia

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan pada 4 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci barang luar negeri harus digaungkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

Presiden Joko Widodo juga aktif berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia termasuk ke lokasi food estate untuk memastikan food estate berjalan dengan baik seperti di daerah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur serta Kalimantan Tengah dan komitmen anti impor Presiden Joko Widodo sudah ditunjukan pada saat beliau masih menjadi Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014 yang menyatakan bahwa kita harus stop impor beras, daging, sayur, buah dan ikan karena kita memilki kemampuan untuk memproduksinya.

Rencana Impor Beras 2021

Pada Tanggal 4 Maret 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa Indonesia akan mengimpor beras yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri agar harganya bisa tetap terkendali.

Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam konferensi pers virtual pada 19 Maret 2021, Menteri Perdagangan menyatakan diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton karena stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog rendah hanya kisaran 500.000 ton setelah dikurangi dengan beras sisa impor tahun 2018 sedangkan stok cadangan beras atau iron stock digudang Perum Bulog seharusnya sebesar 1 juta s/d 1,5 juta ton setiap tahunnya. Cadangan beras diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Menteri Perdagangan menyatakan bahwa penyerapan gabah pada masa panen raya saat ini belum optimal dilakukan oleh Perum Bulog karena hingga pertengahan Maret 2021 serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton. seharusnya Bulog bisa menyerap gabah setara beras sebanyak 400.000-500.000 ton. Disisi lain dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan rata-rata kualitas gabah petani memiliki kadar air yang tinggi sehingga tidak memenuhi syarat untuk bisa diserap oleh Perum Bulog maka dibutuhkan Impor.

Kondisi Petani

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah terjadi penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dari bulan Januari sebesar 103,26 menjadi 103,10 dan ini menunjukan tren penurunan kesejahteraan petani yang sama seperti tahun 2020.

Selain itu berdasarkan Sistem Informasi Panel Harga Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada minggu ke 3 bulan Maret 2021 di beberapa daerah berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) seperti di Lebak Banten sebesar Rp 3.533/Kg, Kebumen Jawa Tengah sebesar Rp 3.600/Kg, Lamongan Jawa Timur sebesar Rp 3.800/Kg, Lampung tengah sebesar Rp 3.783/Kg. Padahal Besaran HPP yang ditetapkan Permendag No 24 Tahun 2020 untuk GKP ditingkat petani sebesar Rp 4.200/Kg.

Menanti Suara Presiden

Menteri Perdagangan mengkhawatirkan rendahnya stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog dan belum optimalnya Perum Bulog menyerap gabah petani sehingga diperlukan impor untuk mengisi stok namun impor tidak akan dilakukan saat panen raya.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian pertanian meyakini bahwa beras dalam kondisi surplus dan Perum Bulog juga menyampaikan akan mengoptimalkan serapan gabah dengan target pada bulan Maret dan April 2021 sebesar 390.800 Ton sehingga diharapkan stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sudah di atas 1 Juta ton pada akhir April 2021.

Masyarakat Indonesia terutama petani, tentu menunggu suara dari Presiden Republik Indonesia karena masih terjadi perbedaan pendapat di antara para pembantunya. Semoga Presiden Joko Widodo sesuai dengan komitmenya untuk mencintai produk Indonesia dan kembali menyatakan stop terhadap impor pangan karena Presiden Republik Indonesia harus berpihak pada petani Indonesia bukan petani luar negeri. Saat ini keberpihakan Presiden terhadap petani sedang di uji.

R.S.Suroyo.Jr, SP, MSi.
Ketua Harian Pemuda Tani Indonesia

Nasir Djamil Aceh Satu
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.