fbpx

Nasir Djamil: Seharusnya Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri Korban Gaji Ketimbang Buka Donasi

116

SatuAcehNews – Anggota DPR RI asal Aceh fraksi PKS, M Nasir Djamil, meminta presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan seluruh gajinya yang dibawa pulang (take home pay) daripada membuka rekening donasi dari rakyat. Selain menimbulkan citra tidak positif, tindakan itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara saat ini tidak beda dengan organisasi non-pemerintah.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil menyikapi adanya pemberitaan bahwa pemerintah akan membuka rekening untuk menampung donasi pandemi corona yang saat ini makin besar di Indonesia. “Dari berita yang saya baca, di negara tetangga Malaysia, justru para petinggi pemerintahannya mendonasikan gaji mereka menolong rakyat yang terpapar dan tertular virus corona, bukan sebaliknya,” ujar Nasir Djamil, Minggu (29/03/2020).

Dikatakan Nasir, pemerintah seharusnya fokus bagaimana agar dapat dipercaya untuk mengakhiri wabah ini dalam satu atau dua bulan ke depan. Urusan donasi biar diinisiasi oleh warga, partai politik, pengelola media masaa, dan organisasi LSM.

“Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah harapan untuk terhindar dari virus corona. Jika Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri mau berkorban mengeluarkan gajinya, maka ini adalah harapan yang ditunggu rakyat,” lanjut Nasir Djamil.

Besaran gaji yang diterima presiden dan wakil presiden diatur dalam UU No 7 tahun 1978 pasal 2 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden serta Wakil Presiden, yang berbunyi:
(1) gaji pokok Presiden adalah 6× (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2) gaji pokok Wakil Presiden adalah 4× (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara gaji pimpinan lembaga tinggi negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam pasal 1 UU diatur besaran gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000,00 per bulan. Dengan demikian jika dihitung gaji pokok presiden adalah sebesar Rp 30.240.000, sementara gaji wapres sebesar Rp 20.160.00. [MI]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More