fbpx

Sebar Ujaran Kebencian, FB Teuku Mirza Pirak Hina Legislatif, Eksekutif, Hingga Ulama Aceh

166

SatuAcehNews – Jagad maya di Aceh dihebohkan dengan beredarnya sebuah akun media sosial facebook (FB) bernama Teuku Mirza Pirak. Pemilik akun tersebut diduga telah menyebarkan hasutan dan mengarah ke ujaran kebencian.

Dalam pantauan pada Selasa (24/03/2020), akun FB Teuku Mirza Pirak, dalam beberapa postingannya, memposting kalimat-kalimat bernada kebencian terkait merebaknya isu Corona. Tak hanya itu, terdapat juga kritikan pedas terhadap kebijakan-kebijakan legislatif dan eksekutif Aceh. Dalam hal ini, anjuran untuk warga Aceh agar tidak beraktifitas di luar rumah selama 14 hari ke depan, seperti tidak berkeliaran di tempat-tempat umum.

Teuku Mirza Pirak juga terlihat ikut menyebarkan kebencian terhadap perihal umat muslim yang tidak berpergian ke mesjid di saat virus corona semakin menyebar luas. FB Teuku Mirza Pirak ini terkesan meminta mesjid-mesjid di Aceh untuk dikosongkan. Bahkan parahnya, ia menghina ulama yang tetap berada di mesjid dan terus berdoa.

Adapun berikut beberapa postingannya. “Ustadz Adi krak malem. Ukuran malem, nye jadeh Pak Prabowo jeut keu Presiden, di akhirat kelak geunak bimbing tameeng lam syurga. Sep bijak geusikapi masalah virus Corona. Troek bak sagam² ngeut yang na Meugreb tan Isya ka gok gok dro tawakkal. Han euk ta lieh. Khak….”

FB Teuku Mirza Pirak juga melakukan penghinaan dan penyebaran kebencian kepada Habib Rizieq Shihab Ketua FPI Pusat dengan menulis komentar status seperti berikut. “Reutak Ulama Syik pih ka geu meusu. Beudeh CEURAPE DEUK yang tan jak beut, sikula pih hana, Ka i jak kheun lempap keu ulama2 yang peugah na dalil utk tidak shalat berjamaah karena na wabah. Memang hek ta hadapi SI JAHE MURAKAB.”

“Tingkat UAS YG KRAK MALEM, JEUT KEU PANUTAN MUSLIM BANSIGOM NKRI, DIAKUI KEILMUWANNYA OLEH MAYORITAS ULAMA ACEH, TIDAK NGAMUK DGN MUI. INI TGK PIJAY BERARTI LEBIH ALIM DARI UAS DONG.? FATWANYA SEREM..” YG LARANG JUM’AT PEMIMPIN MACAM IBLIS”..”

Status FB ini terindikasi menghina ulama dari Pidie Jaya yang meminta mesjid untuk diramaikan. FB Teuku Mirza Pirak sengaja menyebarkan kebencian terhadap pidato Tgk Syukrullah Pijay yang berjudul Gara-gara Corona.

“Meukude, Meukurap, Meukayap, Meuglang, Meuraphuk, Meutungkik, Meuglum, Trijo, Ceumekam, Meupure, Meu ie idong, Tjiceu, Ciret dan Pitam. Nyan memang penyaket yang paleng sereng dan le bak tanyo, Adak sagam² yg ka leupah u Senayan nyan, sereng keuneng saket model tersebut. Maka wajar nye i pike le jih Corona saban lage pitam. Mumada plee minyeuk klonyo teurajah le Tgk Bileu, pe’eh siat bak teras mesjid, padit minet kemudian ka puleh. Nah sebagai senator garis keras yang gigeh perjuangkan MoU dan UUPA 5 thoen sige, apanyan ka geu ingatkan le ustad garis syit. Keras vs keras. Bereh kira aju”.
#Sebaiknya siapapun tokoh Aceh, mulai level daerah sampai nasional. Jika tak paham betul apa itu Virus Corona. Lebih bagus DIAM.😷
#JANGAN MEMPERMALUKAN ACEH.. 👉  

Dalam FB nya, Teuku Mirza Pirak juga mengatakan bahwa DPR RI sudah dikuasai oleh PKI. Seperti tulisannya, “Nyesal juga nggak dengar nasehat orang² yang bilang “Indonesia akan dikuasai PKI”. Ternyata beneran.”

Masyarakat harus berhati-hati dalam penggunaan bahasa agar tidak terkena jerat pasal-pasal ujaran kebencian. Konsekuensi terkena pasal tersebut bisa berakibat pidana penjara.

Di Indonesia sendiri terdapat aturan yang mengatur mengenai larangan ujaran kebencian. Berikut beberapa pasal tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 KUHP berbunyi;
(1) Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan (minacthing) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainya karena suku-bangsa (ras), adat-istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan (nasionalitas) atau kedudukan menurut hukum tata Negara.

Pasal di atas berkaitan dengan Pasal 154 KUHP, baik karena rumusan tindakannya yang terlarang yang sama tetapi berbeda objek, maupun karena sejarahnya yang tidak “menguntungkan” kehadiran pasal-pasal itu. Perumusan tindakannya yang terlarang ialah “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan peremehan”, objeknya pada Pasal 154 adalah Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 156, objeknya adalah golongan-rakyat. Pasal 154, 155, 156, 156 a dan 157 KUHP terkenal dengan julukan “pasal-pasal penaburan kebencian” (Haatzaai-artikelen), yang tidak disenangi oleh mereka yang ingin menegakkan keadilan atau setidak-tidaknya oleh mereka yang ingin meluruskan sesuatu yang dipandang menyimpang.

Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dan Pasal 45 ayat (2) berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah). Kualifikasi pasal-pasal ini adalah tindakan penyebaran kebencian dengan menggunakan fasilitas internet atau media elektronik lainnya.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 16 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Sebenarnya, bagian yang paling dekat dengan istilah ‘ujaran kebencian’ adalah jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain. Isu ujaran kebencian tak bisa lepas dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang jadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diperlukan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tanpa diskriminasi.

PBB pun sepakat untuk menetapkan sebuah kovenan yang disebut dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966 silam. Pasal 20 ayat (2) kovenan tersebut menyatakan, “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”. [MI]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More