fbpx

DNA Aceh adalah Pejuang dan Ulama, DPR Minta Pemerintah Aceh Selamatkan Cagar Budaya

180

SatuAcehNews – Anggota komisi 10 DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta agar pemerintah Aceh menyelamatkan cagar budaya yang ada di Aceh. Termasuk di dalamnya situs sejarah makam sultan Jamalulail yang ada di sebelah selatan masjid Raya Baiturrahman. Komplek makam para Sultan itu rusak parah. Ini darurat, harus segera di selamatkan. Hal ini ditegaskan Ledia melalui rilis hari ini, Ahad, (1/3/2020).

Ledia Hanifa bersama anggota dewan dari komisi 10 sejak 27 Februari melakukan kunjungan kerja ke Aceh menyempatkan diri mengunjungi beberapa situs cagar budaya di Aceh. Menurutnya, Aceh kaya dengan cagar budaya.
“Sejarah Agung Aceh tampak dari benda cagar budaya nya. Secara psikologi, DNA Aceh adalah pejuang dan ulama. Sejak dulu Aceh menginspirasi Indonesia bahkan dunia” kata Ledia bangga.
Menurutnya, kekayaan Cagar budaya Aceh ini di beberapa tempat kurang mendapat perhatian yang layak. Padahal Undang-Undang memerintahkan Pemerintah daerah, termasuk pemerintah propinsi dan kabupaten kota untuk menyediakan anggaran cadangan bila sewaktu waktu ditemukan benda cagar budaya baru.
“Jika kita kehilangan sejarah, maka kita juga kehilangan masa depan” Kata Ledia lagi.
Aceh kaya dengan peninggalan sejarah dan budaya yang menunjukkan cikal bakal kebesaran bangsa Indonesia. Ia mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal itu.

Menurutnya, Situs cagar budaya semestinya jadi perhatian bersama pemerintah Kabupaten kota, propinsi maupun pusat. Kekayaan negara itu tidak boleh disia-siakan. Sudah waktunya pemerintah lebih serius menjaganya.

Begitupun Ledia mengapresiasi perjuangan teman-teman di Aceh yang sedang menjaga, mencari dan melestarikan benda cagar budaya yang tersebar di seluruh Aceh. Ada beberapa komunitas pecinta sejarah, dan ada beberapa pecinta sejarah yang berjuang mendapatkan dan melindungi manuskrip sejarah Aceh. “Saya mengapreisasi itu, pemerintah jangan membiarkan mereka sendirian.
Untuk itu ia meminta pemerintah daerah membuat kebijakan penting dan utama terhadap perlindungan situs cagar budaya ini.” Lakukan langkah strategis sesegara mungkin. Undang-Undang dan bahkan konstitusi memerintahkan Pemerintah menyediakan anggaran untuk itu ” Kata Ledia lagi. (RED/AA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More