fbpx

Aktifis Unimal: Pemerintahan Pusat Jangan Ingkar Janji

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SatuAcehNews – Aktifis mahasiswa UNIMAL, Muhammad Khalis meminta pemerintah pusat untuk tidak ingkar janji dengan Aceh, undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, merupakan komitmen damai yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Oleh karenanya, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 juga tidak boleh dianulir. 

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Khalis, Ahad (14/2/2021), di Lhoksumawe.

Oleh karena itu, lahirnya perjanjian damai di Helsinki antara GAM dengan RI pada 15 Agustus 2005, yang kemudian bermuara terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2006, merupakan komitmen damai yang harus dihormati oleh siapapun, tanpa melihat golongan politik.

Ini yang harus dipahami oleh semua pihak. Bahwa MoU Helsinki dan kemudian bermuara pada terbitnya UUPA, merupakan komitmen damai antara para pihak. Semua golongan politik yang menjadi pemimpin di Indonesia harus menghormati dan menjalankannya,” ujar Muhammad Khalis.

Kemudian jika kita merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 65 ayat (1),”Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” Tepat pada Tahun 2022 mendatang kontestasi Pilkada di Aceh juga sudah mencapai waktunya.

Jika kita melihat relasi hukum, UU No.1 Tahun 2015 Pasal 199 “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”.

Kemudian dikeluarkan Perppu No 10 Tahun 2016 yang masih berkaitan dengan UU No 1 Tahun 2015.

Muhammad khalis juga menjelaskan bahwa sudah disebutkan pada Pasal 199 tersebut bahwa Aceh boleh melaksanakan Pilkada pada Tahun 2022 yang kemudian proses kontestasi Pilkada yang nantinya diselenggarakan di Aceh sudah kuat berdasarkan Hukum, karna kita mempunyai UUPA yang secara tekstual jelas kita berhak melangsungkan Pilkada pada Tahun 2022.

Oleh karna itu, Muhammad khalis mengatakan Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh PDIP, harus menempatkan UUPA sebagai alat komunikasi politik yang utama dengan rakyat Aceh. Walaupun undang – undang tersebut lahir di masa Pemerintah SBY, tapi Jokowi juga wajib menghormatinya sebagai konsensus antara Aceh dengan Indonesia.

“UUPA harus menjadi alat komunikasi antara Pusat dan daerah yang harus dihormati oleh semua Presiden Indonesia. Karena ketika SBY memberikan persetujuan delegasi Indonesia bersepakat damai dengan GAM, kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia, bukan Presiden Partai Demokrat,” kata Khalis.

Oleh karenanya, menganulir Pilkada Aceh 2024, menurut khalis, merupakan bentuk pengingkaran konsensus yang sudah pernah dibuat. “Jangan lagi mengulang apa yang sudah terjadi. Pilkada 2022 adalah bagian dari UUPA yang harus dijaga oleh semua orang, termasuk oleh Presiden Joko Widodo.

Di ujung kata muhammad khalis mengatakan sudah cukup perjanjian ikrar lamteh yg di ingkari oleh pemerintah pusat jangan lagi butir mou yg di permainkan sudah cukup konflik yg kita buat di masalalu mari negara meyelesaikan janjinya sama masyarakat aceh,supaya aceh damai tentram menuju indonesia maju adil dan makmur,”tutupnya”. (ALF).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Aktifkan notif.    Oke. Terimakasih.