Advokat Nourman: Dinar Khalifah Bukan Bisnis Bodong

  • Bagikan
Nourman Hidayat

SatuAcehNews – Pengelola bisnis trading Dinar Khalifah menolak bisnis yang mereka jalankan sebagai investasi bodong. Apalagi dipersepsikan sama dengan investasi Yalsa Boutique yang saat ini dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Melalui kuasa hukumnya, Nourman Hidayat membantah Dinar Khalifah berinvestasi bodong. Ia bahkan minta kasusnya jangan dipersepsikan sama dengan dugaan investasi bodong pada kasus Yalsa Boutique yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia. 

“Saat ini ada yang membuat persepsi bahwa bisnis Dinar Khalifah itu sama dengan Yalsa Boutique. Padahal beda sekali, dan ini bukan bisnis investasi bodong,” sebut Nourman kepada SatuAcehNews.

Namun demikian pihaknya mengakui bahwa kliennya kurang paham terkait perlunya izin menyelenggarakan trading dengan menggunakan uang dari nasabahnya. Pasalnya, nasabah atau investor yang menitipkan uangnya adalah kawan dekatnya sendiri. Demikian Nourman, dari Kantor Hukum Nourman & Rekan di Banda Aceh, Sabtu (27/02/2021).

“Beda, ini (aktivitas bisnisnya) ada, nyata, dan sudah ada bagi hasilnya sesuai hasil trading. Bagi hasilnya tidak flat menandakan dinamisasi sesuai hasil trading. Sebagian besar nasabah sudah menikmati bagi hasilnya. Bisa diperiksa di dalam dokumen aktivitas trading kami,” lanjut Nourman, yang didampingi dua kuasa hukum lainnya, Muhammad Zacky dan Mirza Fahlevi.

“Pandemi global membuat aktivitas trading mengalami kendala dan pada akhirnya terjadi margin call atau penutupan akun,” kata Nourman lagi.

Nourman menyebutkan, bahwa sejak awal klien kami menyiapkan akad secara jelas dengan para nasabahnya. “Termasuk adanya klausul force majeur secara rinci. Jika ada laporan polisi terkait penipuan, maka seharusnya polisi mengarahkan kepada wanprestasi, kepada gugatan perdata,” katanya serius.

Pengacara yang sudah cukup senior di Aceh ini menyebutkan bahwa kliennya Dinar Khalifah ekspert dalam hal trading.

“Dia juga paham tentang aset digital yang kini justru sedang dilirik oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini justru mengakui dan resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency di bursa berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mengakui eksistensi cryptocurrency di tanah air,” lanjut Nourman.

Terkait hal ini, Nourman pun menjelaskan bahwa pengakuan eksiatensi mata uang digital ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

“Artinya, pemerintah sendiri menganggap ini sesuatu yang harus dikembangkan secara terpadu. Sedangkan klien kami, Dinar Khalifah, sudah memulainya sejak 2018 lalu,” kata Nourman.

Meski begitu, menurut Nourman, pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita kooperatif, menghormati semua proses hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian,” tutup Nourman. (ARB)

Nasir Djamil Aceh Satu
  • Bagikan
Dapatkan update berita terbaru.    Oke. Terimakasih.