fbpx

Pimpinan dan Pengajar Pesantren An-Nahla Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual

SatuAcehNews – Mahkamah Syar’iah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan proses persidangan dengan agenda putusan terhadap pelaku pencabulan pelecehan seksual terhadap santri An-Nahla. Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada Kamis (30/01/2020) menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak.

Dua terdakwa itu merupakan pimpinan pondok dan tenaga pengajar di pesantren An-Nahla Kota Lhokseumawe. Apresiasi penuh diberikan atas penanganan serta penegakan hukum kasus tindak pidana seksual terhadap anak ini, terlebih merupakan anak santri.

Sidang Mahkamah Syariah
Proses sidang Mahkamah Syariah tindak asusila pelecehan seksual terhadap Santri An Nahla oleh pimpinan dan Pengajar.

Dalam proses penanganan hukum, tim yang terdiri dari P2TP2A Putroe Nahrisyah Peksos dan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK ACEH. Serta dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) dan tim jaringan Lhokseumawe-Aceh Utara. Mereka terus berupaya melakukan pemantauan proses hukum.

Proses hukum ini telah dilakukan mulai dari proses penyidikan pada tingkat kepolisian hingga proses persidangan di Mahkamah Syar‘iyah Lhokseumawe. Upaya tersebut melibatkan banyak lintas sektor dan telah menjadi perhatian publik.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa yang berinisial AI (45) di vonis 190 bulan penjara dan dipotong masa tahanan yang telah dijalani. Serta diharuskan membayar restitusi emas kepada korban sebesar 30 gram untuk masing-masing korban. Sedangkan terdakwa MY (26), hakim memutuskan hukuman 160 bulan penjara dan wajib membayar restitusi emas kepada satu korban sebesar 15 gram, dengan dipotong masa tahanan yang telah dijalani.

Pelaku pelecehan seksual
Tersangka pimpinan Dayah An Nahla pelaku pelecehan seksual terhadap santrinya sendiri saat menuju ruang sidang Mahkamah Syariah.

Hasil dari putusan tersebut, kedua terdakwa menyampaikan banding melalui penasehat hukumnya. Namun, menurut pendapat pengacara korban, Rida Nurdin, S.H, putusan ini sudah sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan harapan dari keluarga korban. Harapannya, proses hukum ini dapat menjadi contoh di lingkungan sekolah agama dan umum serta bagi masyarakat.

Saat ini, tim penanganan kasus terus melakukan upaya pemantauan dan pemulihan psikologis terhadap para korban dan keluarga dengan melibatkan tim psikologi P2TP2A yaitu psikolog klinis dan konselor. (HQL)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More