fbpx

Syahrul Cot Trieng: Aceh Bukan Miskin Tapi Dimiskinkan

1.972

SatuAcehNews – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali mengumumkan hal tragis. Hasil survey 2019, Provinsi Aceh diurutkan masih menempati urutan pertama sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera.

Sementara secara nasional, Aceh menempati urutan keenam provinsi termiskin. Artinya secara nasioanl Aceh sedikit lebih baik dari Papua yang menempati urutan pertama termiskin di Indonesia, disusul Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo.

Dalam beberapa hari ini di halaman sosial media Facebook ramai dengan status dari masyarakat Aceh. Ada yang mempertanyakan kepada pemerintah Aceh dan ada juga dengan cara menyindir Pemerintah Aceh. Tak tanggung-tanggung sindiran itu sampai dibuat spanduk ucapan “Selamat Aceh juara bertahan termiskin se-Sumatera”.

 

“Indikator atau acuan yang digunakan BPS Aceh 2019 dalam metodologi pengukuran kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jika kita mengacu pada metodologi tersebut, ternyata menurut data BPS, ada dua sebab utama mengapa Aceh termiskin di Sumatera. Yaitu masalah pangan (komoditi makanan) dan masalah perumahan (komoditi bukan makanan)”, ungkap Syahrul Ramadhan, Humas Karang Taruna Kota Lhokseumawe.

“Yang perlu kita pahami yang miskin itu bukan daerahnya (Aceh) tetapi masyarakatnya. Namun kalau kita melihat acuan yang digunakan oleh BPS rasanya tidak akan terjadi Aceh nomor satu termiskin. Seandainya pemerintah Aceh benar dan maksimal dalam mengelola sumber daya alam dan pemutaran ekonomi secara merata serta tepat sasaran untuk masyarakat Aceh”, tambah Syahrul.

Syahrul juga mengatakan, Aceh tidak miskin tetapi dimiskinkan. Dan yang membuat masyarakat Aceh miskin yaitu pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Program yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi belum maksimal seperti yang diharapkan. Datang memberi bantuan, memberi uang fakir miskin, dan bantuan lainnya yang sejenis, tetapi tidak memberi peluang stimulan yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Jika terus menerus pemerintah melakukan seperti itu maka masyarakat miskin akan menjadi malas dan manja serta terus menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Bahkan tidak sedikit masyarakat berbohong pura-pura miskin supaya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Syahrul Ramadhan yang juga Wakil Sekretaris yang membidangi Pembangunan Daerah dan Desa di KNPI Kota Lhokseumawe menegaskan, “Terima atau tidak, ini merupakan tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah desa. Jangan pernah menindas dan mempersulit masyarakat serta membodoh-bodohi masyarakat dalam mengelola anggaran yang ada di desa. Lakukan dengan transparansi, akuntabel (apa yang di butuhkan masyarakat bukan apa yang diinginkan pemerintah desa) serta tertib anggaran.”

Masyarakat juga jangan terlalu berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah pada setiap tahunnya serta jangan mudah terprovokasi dengan issu-issu negatif sehingga menjadi cela menyela dan pertikaian dengan pemerintah.

“Saran dari saya, Pemerintah harus benar-benar dalam mengelola SDA yang ada di Aceh. Kiranya lebih maksimal lagi dalam menerapkan program-pragram yang dapat memberantas kemiskinan masyarakat. Pemerintah harus serius dalam mengontrol serta memberi pembinaan yang maksimal kepada masyarakat yang telah menerima bantuan dari pemerintah serta masyarakat jangan dimanjakan dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah,” tutup Syahrul. (AH)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More