fbpx

Advokat Nourman: Penyelamatan Cagar Budaya adalah Perintah Konstitusi

372

SatuAcehNews – Advokat Nourman Hidayat meminta pemerintah Aceh untuk serius menyelamatkan situs sejarah dan cagar budaya Aceh sebagai penghormatan atas perintah konstitusi.

Perkembangan jaman yang semakin modern berefek pudarnya pemahaman masyarakat terhadap sejarah. Karenanya perlu upaya penyelamatan situs sejarah dan cagar budaya di Aceh. Aksi nyata penyelamatan tersebut menimbulkan harapan baru bagi rakyat Aceh. Pasalnya, cagar budaya Aceh akan mampu membuktikan Aceh adalah daerah modal yang sesungguhnya. Aceh adalah negeri para muslim pejuang yang tangguh.

“Selama ini kita dijejali informasi salah versi penjajah, seperti Snouck Hurgronje. Hal ini mengakibatkan bangsa Aceh tidak mengenal dirinya sendiri,” kata Nourman, advokat yang ikut serta dalam advokasi penyelamatan Cagar Budaya Aceh.

Melalui pesan tertulis yang diterima SatuAcehNews Kamis (31/01/2010), Nourman mengatakan cagar budaya merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia dan khususnya Aceh.

“Kekayaan bangsa Indonesia, khususnya Aceh ini bukan hanya di atur oleh UU no 11 tahun 2010, tapi juga diperintahkan langsung oleh UUD 1945 khususnya pasal 33. Frasa kekayaan alam di pasal itu tidak hanya bermakna barang tambang dan hasil bumi, tapi juga kekayaan sejarah yang kuat yang menguatkan jati diri bangsa Indonesia,” jelas lelaki yang juga punya talenta sebagai pelukis ini.

“Kemudian frasa ‘kemakmuran rakyat’ tidak juga diartikan secara sempit sebagai materi melainkan juga inmateri yang mencakup lebih luas dari itu. Tidak ternilai harganya dan tidak bisa diperbaharui,” lanjut Nourman lagi.

Nourman dan beberapa advokat lainnya menjadi tim hukum dan advokasi yang akan menguatkan penyelamatan aset bangsa  yang tak ternilai harganya ini.

“Salah satu wujud jaminan konstitusional perlindungan budaya dan sekaligus tanggung jawab negara memajukan kebudayaan nasional. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan UU nonor 5 tahun 1992 yang sudah tidak relevan. Untuk itu Aceh berkewajiban hadirkan qanun yang yang menguatkan UU ini,” lanjutnya memaparkan lebih jauh.

Perlunya Qanun Cagar Budaya

Nourman mengatakan pihaknya siap membantu dalam rancangan qanun jika dibutuhkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dan propinsi Aceh.

Cagar budaya bukan hanya perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat.

“Bahkan UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan agar pemerintah daerah menyiapkan dana cadangan untuk antisipasi jika sewaktu waktu ditemukan situs sejarah baru yang harus segera diselamatkan,” kata Nourman lagi.

Saat ini menurut catatan dia terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya. Misalnya Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954), Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), dan Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

“Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu secepatnya adalah membuat semacam surat keputusan gubernur, bupati/walikota untuk selamatkan dalam waktu secepatnya. Infrastruktur budaya sudah ada, pemerintah tinggal eksekusi dalam bentuk qanun dan peraturan gubernur dan peraturan bupati /walikota untuk memuat hal teknis. Kebijakan teknis bisa lebih cepat mendahului anggaran,” lanjut Nourman.

Menurut Nourman, yang diperlukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah keberanian bersikap untuk selamatkan semua situs sejarah melalui sosialisasi terpadu. Termasuk mendaftarkannya melalui aplikasi tertentu.

Dengan optimis lawyer senior ini berkata, “Insyaallah sejak didaftarkan maka perlakuan benda cagar budaya meski belum ditetapkan oleh pemerintah akan diperlakukan secara sama sebagaimana benda cagar budaya lainnya. Ini bentuk kepastian hukum sesuai dengan amanah Pasal 31 Angka (5) UU No.11 Tahun 2010 yang berbunyi, ‘Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya’.”

“Ini adalah kebijakan populis. Semua kepala Daerah diuntungkan karena mendukung penyelamatan situs sejarah. Ini akan menjadi monumen tidak terlupakan oleh rakyat Aceh.

Nourman mengingatkan, bangsa Aceh ini adalah bangsa pejuang. Jika ia kehilangan sejarah agungnya, maka tak mengherankan Aceh menjadi bangsa lemah gemulai bahkan di hadapan orang yang memusuhinya. (AA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More